Serukan 3 Tuntutan, Kepala Desa Seluruh Indonesia Bakal Gelar Aksi Damai Di istana Negara
Serukan 3 Tuntutan, Kepala Desa Seluruh Indonesia Bakal Gelar Aksi Damai Di istana Negara
GBNNews.net,Tanggamus–Kepala Desa se-Indonesia berencana menggelar aksi damai, Senin besok (8/12/2025).
Ketua Apdesi Tanggamus, Mirza, mengatakan terdapat 2 titik yang menjadi lokasi aksi, yaitu di Istana Negara, dan di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Jumlah peserta aksi, katanya, sebanyak 50 ribu orang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, lembaga desa seperti, RT, RW, PKK, petugas Posyandu, se-Indonesia.
“Tema aksi damai, menggugah hati Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto,” katanya, Sabtu (6/12/2025).
Diutarakan Mirza, terdapat 3 poin tuntutan peserta aksi yaitu :
1. Meminta Presiden RI mencabut peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 tahun 2025 tentang perubahan atas PMK nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa (DD) setiap desa, penggunaan dan penyaluran DD tahun anggaran 2025, karena merugikan desa di seluruh Indonesia dengan tidak dicairkannya DD non ear mark tahap II.
2. Meminta Presiden RI mencabut PMK nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan meninjau peraturan lainnya yang menjadikan DD sebagai jaminan KDMP dengan sistem pemotongan langsung.
3. Meminta Presiden RI mencabut peraturan dan/atau tidak menerbitkan aturan melalui Permendes, dan peraturan lainnya yang mencabut kewenangan pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan melalui musyawarah desa (musdes).
Mirza sendiri mengaku jika seluruh kepala desa menyatakan mendukung penuh terhadap pelaksanaan KDMP yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Namun, pihaknya berharap agar program tersebut tidak mengganggu ploting anggaran dana desa.
Melalui aksi damai besok lusa, pihaknya bakalan meminta Presiden RI ke 8 untuk meninjau ulang peraturan yang berkaitan dengan KDMP dan DD.
“Kami mendukung KDMP. Tapi, kami juga meminta agar pelaksanaannya tidak mengganggu DD karena anggaran yang tersedia sekarang masih sangat dibutuhkan,” ucap Mirza.
Selain itu, kepala desa juga mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera menyalurkan DD non ear mark tahap II ke rekening pekon.
“Kami minta sesegera mungkin Menteri Keuangan RI mencairkan DD tahap II karena sudah di penghujung tahun,” pungkasnya. (Medi)
