PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DAN KOTA SEI PENUH KERINCI MENDAPAT SOROTAN DARI OMBUDSMAN RI. PENGHARGAAN LHP – NYA DI TAHAN KARENA ADA HAL INI.
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DAN KOTA SEI PENUH KERINCI MENDAPAT SOROTAN DARI OMBUDSMAN RI. PENGHARGAAN LHP – NYA DI TAHAN KARENA ADA HAL INI.
GBNNews,net,Bungo Jambi — mengungkapkan masalah penting yang ditemukan ada pada dua Pemda yakni Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Bungo.
Untuk Kota Sungai Penuh masalah 12 tenaga kesehatan/medis dokter yang masih belum beres terkait pemindahannya (Kepegawaiannya,red). Kemudian di Pemkab Bungo terkait penetapan SPT Pajak, itu memang perlu jadi perhatian.
Dan perlu saya laporkan ke pak Gubernur, kebetulan dua daerah yang masih punya tanggungan yaitu terus dilaksanakan laporan pemeriksaan. Nanti kami akan antar sendiri LHP nya ke pak Bupati Bungo dan Walikota Sei Penuh , kalau laporan pemeriksaannya sudah dilaksanakan,” ucap Robert.
Ia mengatakan, tindak lanjutnya jika masih belum selesai harus dikomunikasikan dengan Ombudsman, agar permasalahan dicari jalan keluarnya.
“Karena Ombudsman bukan lembaga yang Abal – Abal menjatuhkan sanksi tapi merupakan lembaga pemerintah yang sama-sama membangun apa yang bisa kita kerjakan bersama,” katanya.
Saat diwawancarai, Robert mengatakan, ia berharap agar Dua Pemda ini yang masih ditahan penghargaannya untuk bersama-sama menyelesaikan kewajiban LHP-nya. “Nanti penghargaan akan kita berikan ke Dua pemda, baru kita berikan karena itu hak mereka,” sebut Robert didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Saiful Roswandi.
Disinggung terkait reaksi Pemkab Bungo yang hadir pada acara itu dan menyebut penilaian Ombudsman RI ‘tak Fair’, Robert menanggapi tenang.
“Ia tak apa, yang penting suasana kebatinannya terbangun, agar apa yang disampaikan jadi perhatian bersama, karena Ombudsman diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengawasi,” akunya.
Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris mengatakan setelah mendengar catatan Ombudsman pada Dua Pemda itu akan berkomunikasi dengan kepala daerahnya. “Nanti saya panggil khusus kepala daerahnya dari hati ke hati. Catatan itu harus bisa diselesaikan tak ada yang tidak bisa diselesaikan,” tutur gubernur Jambi.
( Red – m.noer, se. )
