BUPATI BUNGO H.DEDY PUTRA MENERIMA PENGHARGAAN PENGECUALIAN OPINI (WTP )UNTUK YG KE 6 DARI BPK RI PERWAKILAN JAMBI

BUPATI BUNGO H.DEDY PUTRA MENERIMA PENGHARGAAN PENGECUALIAN OPINI (WTP )UNTUK YG KE 6 DARI BPK RI PERWAKILAN JAMBI.

GBNNews.net Kabupaten Bungo.
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, kembali memberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang Ke-6 untuk kalinya berturut-turut.
Penghargaan Opini WTP yang ke-6 tersebut diterima langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra dari Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Paula Henry Simatupang, di Auditorium Sultan Thaha, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Jumat (20/06/2025).

“Dikesempatan itu Bupati Bungo H. Dedy Putra mengatakan, bahwasanya penghargaan Opini WTP ini berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024. Dirinya merasa bersyukur karena Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan opini WTP yang ke Enam kali berturut-turut.
Alhamdulillah BPK RI Perwakilan Jambi telah memberikan penyerahan LHPK 2024 dan Bungo berhasil meraih opini WTP untuk keenam kali berturut-turut,” tutur Bupati usai menerima penghargaan.

“Bupati Bungo H. Dedy Putra berharap dengan diraihnya penghargaan ini, dapat memotivasi Pemkab Bungo untuk terus mempertahankan opini WTP dan apa yang menjadi catatan BPK agar segera diselesaikan. Pada kesempatan tersebut ia juga mengucapkan terima kasih kepada yang semua pihak yang ikut berpartisipasi mempertahankan opini WTP.
Terima kasih Kepada Sekda, Perangkat Daerah terkait seperti BPKAD, Inspektorat yang telah bekerja bersama-sama bersinergi sehingga Kabupaten Bungo dapat kembali meraih penghargaan opini WTP ini,” ucap H. Dedy Putra.
Diketahui Pemerintha Bungo sudah enam kali berturut-turut mendapat opini WTP yaitu atas LKPD tahun anggaran 2018,2019,2021,2022, 2023 dan 2024.
Penghargaan opini WTP ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan disusun oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

( M.NOER.SE )