<div class="nstgrm_buttons_block" id="nstgrm_left"><div class="nstgrm_button" data-id-post="16044">
					<a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">
						<img src="https://gbnnews.net/wp-content/plugins/social-buttons-pack/images/standard-instagram-ico.jpg" alt="instagram-Button" />
					</a>
				</div></div><div class="pntrst_main_before_after"><div class="pntrst-button-wrap"> 
							<a data-pin-do="buttonBookmark" data-pin-custom="" href="https://www.pinterest.com/pin/create/button/"><img data-pin-nopin="1" class="pntrst-custom-pin" src="https://gbnnews.net/wp-content/plugins/social-buttons-pack/bws-pinterest/images/pin.png" width="60"></a> 
						</div><div class="pntrst-button-wrap " > 
							<a data-pin-do="buttonFollow" href="https://www.pinterest.com//">Follow me</a> 
						</div></div><div class="twttr_buttons"><div class="twttr_twitter">
					<a href="http://twitter.com/share?text=Desak+Evaluasi+Direksi%2C+KPP+Bogor+Raya%3A+Air+Warga+Leuwiliang+Mati+Terus" class="twitter-share-button" data-via="" data-hashtags="" data-size="default" data-url="https://gbnnews.net/index.php/2026/09/11/desak-evaluasi-direksi-kpp-bogor-raya-air-warga-leuwiliang-mati-terus/" data-related="" target="_blank">Tweet</a>
				</div></div><p>Desak Evaluasi Direksi, KPP Bogor Raya: Air Warga Leuwiliang Mati Terus</p>
<p>Gbnnews.net,Bogor &#8212; Keluhan masyarakat terhadap pelayanan Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali mencuat.</p>
<p>Warga Kampung Neglasari RT 01/RW 04 dan Kampung Banyusuci, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, mengaku mengalami persoalan pelayanan air dan telah menyampaikan pengaduan melalui telepon maupun secara langsung. Namun, warga menyatakan belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.</p>
<p>KPP Bogor Raya menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ketika pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terganggu dan pengaduan tidak memperoleh solusi yang jelas, maka kinerja pengelola pelayanan publik patut dievaluasi.</p>
<p>Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan kepada media tgl (11/9/2026).</p>
<p>“Warga membayar kewajibannya, maka pelayanan wajib diberikan secara layak. Kalau keluhan terus diabaikan, Bupati harus evaluasi direksi. Warga terdampak jangan dibiarkan, penuhi hak dan berikan kompensasi sesuai ketentuan.”</p>
<p>BUPATI BOGOR JANGAN DIAM</p>
<p>KPP Bogor Raya mendesak Bupati Bogor segera melakukan evaluasi terhadap Direksi Perumda Tirta Kahuripan, khususnya terkait kualitas pelayanan, penanganan pengaduan, dan kemampuan manajemen menyelesaikan persoalan pelanggan.</p>
<p>Evaluasi harus dilakukan secara serius dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan, KPP meminta Bupati mengambil tindakan tegas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk pergantian direksi apabila memiliki dasar yang sah.</p>
<p>“Jangan hanya percaya laporan di atas meja. Dengarkan warga dan lihat pelayanan di lapangan. Ukuran keberhasilan Perumda adalah pelayanan kepada masyarakat,” tegas Beni.</p>
<p>WARGA TERDAMPAK HARUS MENDAPATKAN KOMPENSASI</p>
<p>KPP Bogor Raya juga mendesak Perumda Tirta Kahuripan memberikan kompensasi kepada pelanggan atau warga yang terbukti terdampak, sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Kompensasi harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar janji penyelesaian.</p>
<p>KPP menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang terus menanggung dampak ketika pelayanan perusahaan mengalami gangguan.</p>
<p>DUA TUNTUTAN KPP BOGOR RAYA</p>
<p>1. DESAK BUPATI BOGOR EVALUASI DIREKSI PERUMDA TIRTA KAHURIPAN!</p>
<p>2. BERIKAN KOMPENSASI KEPADA WARGA TERDAMPAK!</p>
<p>KPP Bogor Raya akan menyampaikan tuntutan tersebut melalui aksi penyampaian aspirasi pada:</p>
<p>Hari/Tanggal: Senin, 14 September 2026<br />
Waktu: 09.00 WIB<br />
Lokasi: Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor<br />
Massa: ±50 orang<br />
Penanggung Jawab: Beni Sitepu<br />
Korlap: —</p>
<p>KPP Bogor Raya menegaskan aksi ini merupakan bentuk pengawalan terhadap hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak.</p>
<p>“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami menuntut pelayanan yang layak, tanggung jawab yang jelas, dan hak warga yang terdampak dipenuhi. Kalau pelayanan gagal, harus ada evaluasi. Kalau warga dirugikan, harus ada penyelesaian.</p>
<p>KPP Bogor Raya mengingatkan, BUMD air minum bukan perusahaan biasa. Ia adalah perpanjangan tangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.</p>
<p>“Kalau air saja bermasalah, bagaimana warga bisa hidup layak? Bupati harus hadir dan berpihak pada warga,” pungkas Beni</p>
<p>Hingga berita ini diturunkan, pihak Direksi Perumda Tirta Kahuripan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan di wilayah Leuwiliang.</p>
<p>(Bayu)</p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div><div class="twttr_buttons"><div class="twttr_twitter">
					<a href="http://twitter.com/share?text=Desak+Evaluasi+Direksi%2C+KPP+Bogor+Raya%3A+Air+Warga+Leuwiliang+Mati+Terus" class="twitter-share-button" data-via="" data-hashtags="" data-size="default" data-url="https://gbnnews.net/index.php/2026/09/11/desak-evaluasi-direksi-kpp-bogor-raya-air-warga-leuwiliang-mati-terus/" data-related="" target="_blank">Tweet</a>
				</div></div><div class="lnkdn_buttons"></div><div class="pntrst_main_before_after"></div><div class="nstgrm_buttons_block" id="nstgrm_left"><div class="nstgrm_button" data-id-post="16044">
					<a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">
						<img src="https://gbnnews.net/wp-content/plugins/social-buttons-pack/images/standard-instagram-ico.jpg" alt="instagram-Button" />
					</a>
				</div></div>
*Polres Blitar Kota Awasi Harga dan Mutu Beras di Tingkat Produsen hingga Pasar, Pastikan Penjualan…
KETUA KARANG TARUNA KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT MENOLAK PEMBALAKAN LIAR PENIMBUNAN MANGROVE TANPA IZIN RESMI,DUGAAN KUAT…
KUA-PPAS APBD BUNGO 2027 DI SAMPAIKAN BUPATI DEDY PUTRA SOROTI TEKENAN DISKAL DAN EFISIENSI ANGGARAN.…
MENGUNGKAP TABIR PRAKTIK MAFIA CUT AND FIL DIKOTA BATAM DIDUGA ILEGAL TIDAK MEMILIKI IJIN RESMI…
Batam (7/9) , Lapas Kelas IIA Batam mengikuti pengarahan langsung dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas)…
DPC LPK-RI Mediasi Pertemuan dengan Wagub Emil Elestianto,Mencari Solusi Kebuntuan Tanah Redis Eks Perkebunan. Blitar,gbnnews.net…