{"id":10548,"date":"2025-02-21T07:50:12","date_gmt":"2025-02-21T07:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=10548"},"modified":"2025-02-21T07:50:12","modified_gmt":"2025-02-21T07:50:12","slug":"tukang-tagih-bank-non-bank-diduga-lecehkan-peraturan-pemerintah-no-47-tahun-2024-tentang-penghapusan-piutang-macet-pada-umkm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/02\/21\/tukang-tagih-bank-non-bank-diduga-lecehkan-peraturan-pemerintah-no-47-tahun-2024-tentang-penghapusan-piutang-macet-pada-umkm\/","title":{"rendered":"Tukang Tagih Bank \u2013Non Bank\u00a0 Diduga Lecehkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2024 \u201c tentang\u00a0 \u00a0 Penghapusan Piutang Macet pada UMKM”"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

Tukang Tagih Bank \u2013Non Bank\u00a0 Diduga Lecehkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2024 \u201c tentang\u00a0 \u00a0 Penghapusan Piutang Macet pada UMKM”<\/p>\n

 <\/p>\n

Tapanuli Utara GBNNews.net<\/p>\n

Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) desak pemerintah pusat secara hiearchi merefrensikan secara transaparan atas penyelenggaraan PP No.47 Tahun 2024 \u201c tentang\u00a0 Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .<\/p>\n

Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba rawan dengan penagihan paksa dan menakut nakuti pelaku usaha dalam hal penagihan dan bahkan melakukan pengancaman , pada hal sudah diterbitkan PP No.47 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto tentang penghapusan piutang macet pada UMKM .<\/p>\n

Dengan adanya PP No.47 Tahun 2024 , malah tukang tagih dari berbagai Bank \u2013Non Bank malah semakin memanas dan para pihak tukang tagih malah menakut nakuti untuk melakukan penagihan paksa \u201c ungkap Ganda Tampubolon ( Ketum PPPN).<\/p>\n

Maraknya para anggota UMKM yang macet melaporkan\u00a0 permasalahan ini terhadap Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) dan sangat meresahkan warga , dimana pemasangan Plang dilakukan oleh pihak Bank setelah ada surat atau kesimpulan dari pihak Kejaksaan selaku pengacara negara , namun seperti yang terjadi di Kabupaten Toba ada tukang tagih membuat pengancaman dengan memposting rumah yang dijadikan objek agunan terpasang Plang dikirim melalui HP terhadap nasabah .<\/p>\n

Akibat perbuatan tukang tagih Bank terkesan meresahkan pelaku usaha pada hal\u00a0 masa berlaku PP ini dibatasi hanya sampai dengan enam bulan sejak diundangkan, hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk UMKM. Hal yang perlu digarisbawahi adalah upaya pemerintah ini harus tepat sasaran untuk membantu UMKM yang terdampak secara ekonomi akibat bencana alam maupun non alam. Pemberian kemudahan akses pembiayaan dengan penanganan piutang macet merupakan bagian upaya meningkatkan ketahanan ekonomi mikro sebagai penopang ekonomi nasional.<\/p>\n

Penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet pada bank dan\/atau lembaga keuangan non-bank, badan usaha milik negara kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan \u00a0penghapusan piutang negara macet dengan cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.<\/p>\n

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pelaksana tugas Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam mengelola piutang negara memandang PP ini sebagai salah satu perangkat\/ jalan dalam upaya penyelesaian berkas piutang yang ada. Penghapusan piutang negara yang menjadi\u00a0domain\u00a0KPKNL sebagaimana tertuang dalam pasal 12 PP terkait, harus memenuhi kriteria sebagaimana piutang dana bergulir.<\/p>\n

Dana bergulir yang memenuhi kriteria di atas tidak serta merta dapat langsung dihapuskan.\u00a0 \u00a0Dalam hal piutang sudah diserahkan kepada KPKNL, piutang tersebut harus sudah diurus secara optimal yaitu sudah dinyatakan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN.<\/p>\n

Selanjutnya untuk sampai ke tahap penghapusan secara mutlak, dari PSBDT ke penghapusan bersyarat paling lambat dilakukan tiga bulan. Sedangkan dari penghapusan bersyarat ke penghapusan mutlak, sesuai pasal 16 PP terkait, dapat dilakukan paling cepat tiga bulan\u00a0setelah Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini.<\/p>\n

Menilik waktu yang ditetapkan tentu saja ini adalah sebuah lompatan percepatan dalam menyelesaikan piutang negara. Hal ini jika dibandingkan dengan ketentuan penghapusan piutang negara secara umum yang menyatakan penghapusan mutlak dapat diajukan setelah melewati masa dua tahun sejak penghapusan bersyarat ditetapkan.<\/p>\n

Akibat tidak adanya transparansi Langkah Langkah apa yang harus ditempuh para nasabah , menjadi suatu kesempatan besar terhadap Bank -Non Bank menagih warga Masyarakat dengan cara memaksa dan menakut nakuti agar dapat ditagih .<\/p>\n

Ketika hal ini dikonfirmasi di KC BRI Tarutung menjelaskan yang dihapus adalah terhitung dibawah Tahun 2019 dan tidak semua piutang yang dapat dihapus , sedangkan konfirmasi di BRI Cabang Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara , tidak dapat menjelaskan secara akurat dan akuntabilitas .<\/p>\n

Dengan maraknya penagihan paksa dan menakut nakuti , Perkumpulan Pengawas Penyelanggara Negara meminta kepada pihak Bank agar menurunkan tukang tagih yang beretika dan tidak terkesan mengintimidasi , selanjutnya menjelaskan secara transparan tentang inti dari PP 47 Tahun 2024 \u201c tentang Penghapusan Hutang UMKM dan tidak terselubung ***TIM**<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me Tukang Tagih Bank \u2013Non Bank\u00a0 Diduga Lecehkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2024 \u201c tentang\u00a0 \u00a0 Penghapusan Piutang Macet<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":10549,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-10548","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/IMG_20250221_144602-scaled.jpg?fit=600%2C316&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":15078,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/03\/25\/penagihan-piutang-macet-resah-ketum-pppn-ri-ganda-tampubolon-desak-menteri-keuangan-dan-ojk-turun-tangan\/","url_meta":{"origin":10548,"position":0},"title":"Penagihan Piutang Macet Resah \u201c Ketum PPPN RI \u201c Ganda Tampubolon Desak Menteri Keuangan dan OJK turun tangan","author":"Andre Tambunan","date":"March 25, 2026","format":false,"excerpt":"Penagihan Piutang Macet Resah \u201c Ketum PPPN RI \u201c Ganda Tampubolon Desak Menteri Keuangan dan OJK turun tangan. Jakarta GBNnews.net -- Eksitensi Peran Serta Masyarakat Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara (PPPN) merupakan salah satu \u201ccontrol social and again of change\u201d ,dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjadi unsur yang sangat penting untuk\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260325_160711-scaled.jpg?fit=600%2C331&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260325_160711-scaled.jpg?fit=600%2C331&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260325_160711-scaled.jpg?fit=600%2C331&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":13843,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/11\/04\/ketua-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-pppn-periksa-dan-copot-kcp-bri-kabupaten-toba-sumatera-utara\/","url_meta":{"origin":10548,"position":1},"title":"KETUA PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA (PPPN) PERIKSA DAN COPOT KCP BRI KABUPATEN TOBA SUMATERA \u2013UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"November 4, 2025","format":false,"excerpt":"KETUA PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA (PPPN) PERIKSA DAN COPOT KCP\u00a0 BRI KABUPATEN TOBA SUMATERA \u2013UTARA GBNNews.net,Jakarta\u00a0 -- Sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2024 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada UMKM, terutama yang berada\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_20251104_152223-600x421.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_20251104_152223-600x421.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_20251104_152223-600x421.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":13566,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/22\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kejaksaan-usut-tuntas-penyerapan-anggaran-desa-bahal-batu-1-kecamatan-sibororng-borong-kabupaten-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":10548,"position":2},"title":"KETUM PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK KEJAKSAAN USUT TUNTAS PENYERAPAN ANGGARAN DESA BAHAL BATU 1 KECAMATAN SIBORORNG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"September 22, 2025","format":false,"excerpt":"KETUM PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK KEJAKSAAN USUT TUNTAS PENYERAPAN ANGGARAN DESA BAHAL BATU 1 KECAMATAN SIBORORNGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA Jakarta - GBNNews.net,Anggaran Desa se Kabupaten Tapanuli Utara 2023 -2025 diduga kuat marak dikorupsi, salah satu Desa Bahal Batu 1 Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara . Sebagaimana\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG_20250922_200235-scaled.jpg?fit=470%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":13712,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/11\/kpk-harus-turun-tangan-usut-tuntas-dana-desa-dan-dana-pendidikan-di-humbahas-dan-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":10548,"position":3},"title":"KPK HARUS TURUN TANGAN USUT TUNTAS DANA DESA DAN DANA PENDIDIKAN DI HUMBAHAS DAN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"October 11, 2025","format":false,"excerpt":"KPK HARUS TURUN TANGAN USUT TUNTAS DANA DESA DAN DANA PENDIDIKAN DI\u00a0 HUMBAHAS DAN TAPANULI UTARA Diduga Kuat Inspektorat dan Kepala Desa \/Kepala Sekolah Bersekongkol * GBNNews.net,Jakarta -- Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan penyelengaraan pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat daerah provinsi, kabupaten \/kota dan masyarakat demikian\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251011-WA0045-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":13470,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/06\/pemkab-tapanuli-utara-rampas-tanah-warga-dengan-dalih-masuk-asset-daerah-tanpa-dasar-hukumketum-pppn-laporkan-mantan-bupati-taput-ke-kpkkejaksaan-agung-ombudsman-ri-dan-presiden\/","url_meta":{"origin":10548,"position":4},"title":"Pemkab Tapanuli Utara Rampas Tanah Warga Dengan Dalih Masuk Asset Daerah Tanpa Dasar Hukum,Ketum PPPN Laporkan Mantan Bupati Taput Ke KPK,Kejaksaan Agung ,Ombudsman RI dan Presiden","author":"Andre Tambunan","date":"September 6, 2025","format":false,"excerpt":"Pemkab Tapanuli Utara Rampas Tanah Warga Dengan Dalih Masuk Asset Daerah Tanpa Dasar Hukum,Ketum PPPN Laporkan Mantan Bupati Taput Ke KPK,Kejaksaan Agung ,Ombudsman RI dan Presiden GBNNews.net,Jakarta -- Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses menghapus BMD dari daftar inventaris barang dengan menerbitkan keputusan pejabat berwenang. Tindakan ini bertujuan untuk\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG_20250622_194151-469x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":8471,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/10\/12\/perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-laporkan-balik-delik-biasa-laporan-pengaduan-penganiayaan-di-polsek-pandan-kec-pandan-kabupaten-tapteng-provinsi-sumatera-utara\/","url_meta":{"origin":10548,"position":5},"title":"PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA LAPORKAN BALIK \/DELIK BIASA LAPORAN PENGADUAN PENGANIAYAAN DI POLSEK PANDAN KEC. PANDAN KABUPATEN TAPTENG PROVINSI SUMATERA -UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"October 12, 2024","format":false,"excerpt":"PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA LAPORKAN BALIK \/DELIK BIASA LAPORAN PENGADUAN PENGANIAYAAN DI POLSEK PANDAN KEC. PANDAN KABUPATEN TAPTENG PROVINSI SUMATERA -UTARA Jakarta,GBNNews.net -- Definisi dari suatu laporan adalah suatu bentuk pemberitahuan , sesuatu yang dilaporkan belum tentu benar dan untuk mengetahui kebenaran suatu laporan polisi berhak melakukan penyidikan dan penyelidikan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG_20241012_160049-scaled.jpg?fit=573%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG_20241012_160049-scaled.jpg?fit=573%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG_20241012_160049-scaled.jpg?fit=573%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10548"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10550,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10548\/revisions\/10550"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10549"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}