{"id":11416,"date":"2025-03-20T09:42:29","date_gmt":"2025-03-20T09:42:29","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=11416"},"modified":"2025-03-20T09:42:29","modified_gmt":"2025-03-20T09:42:29","slug":"sudah-terbukti-sertifikat-terlarang-polres-kabupaten-tapanuli-utara-belum-periksa-para-pelaku","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/03\/20\/sudah-terbukti-sertifikat-terlarang-polres-kabupaten-tapanuli-utara-belum-periksa-para-pelaku\/","title":{"rendered":"SUDAH TERBUKTI SERTIFIKAT TERLARANG POLRES KABUPATEN TAPANULI UTARA BELUM PERIKSA PARA PELAKU"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

SUDAH TERBUKTI SERTIFIKAT TERLARANG POLRES KABUPATEN TAPANULI UTARA BELUM PERIKSA PARA PELAKU<\/p>\n

Taput,GBNNews.net<\/p>\n

Komitmen Presiden RI , KPK , Kejaksaan Agung ,Kapolri serta penegak hukum lainnya dalam pemberantasan mafia tanah belum ditindaklanjuti secara permanen oleh pihak kepolisian resort Tapanuli Utara.<\/p>\n

\"\" \"\"<\/p>\n

Pasalnya di Kabupaten Tapanuli Utara marak terbit sertifikat terlarang ( cacat administrasi ) yang dilakukan BPN terdahulu , ungkap Ganda Tampubolon Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara dalam siaran Persnya .<\/p>\n

Didesa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara , muncul sertifikat diatas tanah yang bukan oleh pemiliknya yaitu\u00a0 \u00a0 SHM No.233\/2019\u00a0 atas nama : JHONSON RIVAI SIHOMBING ,dan nama asli RIVAI HUTASOIT,SHM\u00a0 355\/2029 atas nama :\u00a0 JHONSON RIVAI SIHOMBING ,dan nama asli RIVAI HUTASOIT,SHM 516\/2019 atas nama : OBERNAT HUTASOIT,SHM\u00a0 325\/2022 atas nama : MARDAPOT HUTASOIT dan SHM 611\/2022 atas nama : HERBET HUTASOIT .<\/p>\n

Permasalahan ini diketahui setelah pihak pemilik tanah mengajukan surat klarifikasi terhadap ATR dan BPN Kabupaten Tapanuli Utara dan selanjutnya para pemegang sertifikat diundang pihak ATR dan BPN Kabupaten Tapanuli Utara ternyata tidak dapat membuktikan alas hak (recghts titel) atas 7 sertifikat yang timbul diatas tanah sekitar 1 ha .<\/p>\n

Aneh Bin Nyata ada 2 sertifikat dari 7 sertifikat yang muncul mempunyai marga yang berbeda dengan orang yang sama yaitu Jhonson Rivai Sihombing dan Jhonson Rivai Hutasoit , untuk menjamin kepastian hukum melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) melaporkan permasalahan ini ke Polres Kabupaten Tapanuli Utara , dimana permasalahan ini sudah memenuhi unsur atau memiliki alat bukti permulaan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Ternyata hingga saat ini pihak Kepolisian Resort Tapanuli Utara selaku wilayah hukum belum memanggil para pelaku, anehnya diatas tanah yang diserobot sudah terdapat bangunan rumah tinggal dikuasai dan dibangun secara paksa dan bahkan para pelaku sudah mulai mencoba menguasai seluruh tanah tanpa alas hak , tegas Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Ganda Tampubolon mengharapkan pihak pemerintah atau penegak hukum bersama Menteri ATR dan BPN supaya saling kerjasama untuk memberikan tindakan berupa memberantas mafia tanah dan membatalkan sertifikat terlarang yang timbul dengan penyerobotan.<\/p>\n

Tidak ada alasan pihak Kepolisian tidak menindaklanjuti Laporan ini dengan megundang para pemegang sertifikat dan selanjutnya membatalkan sertifikat terlarang , dimana pembatalan sertifikat dapat dilakukan oleh Kementerian ATR dan BPN atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana tertuang dalam Undang Undang.<\/p>\n

Takkan mungkin lahir seorang anak tanpa ibu dan bapak , artinya\u00a0 7 (tujuh) sertifikat itu muncul atas kerja sama hitam antara ATR dan BPN 2019 atau terdahulu dengan para pemegang hak sertifikat terlarang , tentu harus dipertanggungjawabkan secara hukum , siapa yang berbuat itu yang bertanggung jawab , siapa yang mendalilkan dia yang harus dapat membuktikan , mereka yang berbuat pidana tidak beralasan apapun untuk memaksa kami menempuh uapaya hukum dengan melakukan gugatan ke PTUN .<\/p>\n

BPN dilarang menerbitkan sertifikat apa bila tanah itu belum memenuhi syarat , apabila BPN menerbitkan sertifikat tanpa memenuhi syarat maka sertifikat tersebut dinyatakan sertifikat terlarang atau cacat hukum , maka segala kerugian yang timbul dibebankan terhadap BPN , atas dasar itu Ganda Tampubolon ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara tidak melakukan gugatan terhadap PTUN , mereka yang berbuat kami yang direpoti tegasnya .<\/p>\n

Perbuatan para pemegang 7 sertifikat sudah terang benderang adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana\u00a0 :<\/p>\n

Pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2) Pasal 263 KUHP\u201d berbunyi:<\/p>\n

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<\/p>\n

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang<\/p>\n

dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 266 KUHP<\/p>\n

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai akta itu selah-lah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<\/p>\n

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut selah-lah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.Pasal 55 (1&2) 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu,2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu.<\/p>\n

Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu,makna kata pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2); \u201cbarangsiapa menyuruh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,\u201ddan untuk \u00a0yang mengaku ahli waris bisa di jerat dengan beberapa pasal pidana dengan cara tipu muslihat demi menguntungkan diri sendiri, menggelapkan para ahli waris yang sebenarnya demi menguntungkan diri sendiri hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melakukan penyerobotan tanah milik klien kami hingga timbulnya kerugian orang lain \u00a0sesuai ketentuan \u00a0pasal 378,372,385 KUHP.<\/p>\n

Pasal\u00a0 372 KUHP \u00a0Tentang Penggelapan<\/p>\n

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<\/p>\n

Pasal 378\u00a0 : Penipuan \u201c \u201cBarang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun\u201d<\/p>\n

Dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan perbuatan yang tidak sah , memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan , seseorang yang melakukan dengan kata kata bohongnya itu , menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu benda kepadanya, karena\u00a0 tanpa adanya kebohongan itu, belum tentu yang bersangkutan akan menyerahkan itu secara sukarela.<\/p>\n

Pasal 385 KUHP \u00a0Tentang Penyerobotan Lahan<\/p>\n

Sesuai ketentuan pasal\u00a0385\u00a0Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.<\/p>\n

 <\/p>\n

Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur \u201cmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan\u201d, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual\/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.<\/p>\n

Pasal 385 Ayat 1 KUHP \u201cDiancam pidana penjara paling lama empat tahun,\u00a0barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditver band sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n

LAPORAN PENGADUAN :<\/p>\n

Devenisi dari \u201cLaporan adalah merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang telah ada atau sedang atau diduga akan terjadi sebuah peristiwa pidana\/kejahatan. Artinya peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.Kita sebagai orang yang melihat suatu tindakan kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.<\/p>\n

Pelaporan \u201c KUHP \u2018 Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) , dan ayat (2) adalah ,setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan,maupun tulisan; ayat (6).Setelah menerima laporan atau pengaduan,penyelidik atau penyidik harus memberikan surat penerimaan laporan pengaduan kepada yang bersangkutan.<\/p>\n

Karena laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang telah ada atau sedang atau diduga akan terjadi sebuah peristiwa pidana\/kejahatan. Artinya peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut .<\/p>\n

Untuk itu \u201c Ganda Tampubolon meminta terhadap Kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Utara agar segera memanggil dan menahan para pelaku guna menghindari menghilangkan barang bukti dan melarikan diri , bila memang penegakan hukum itu benar benar nyata .<\/p>\n

Hal ini sesuai dengan :\u00a0 KUHP,\u00a0 angka 24 Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) yaitu : laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang Undang,kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang akan terjadi suatu peristiwa,dapat dipertanggungjawabkan hal ini sesuai dengan Undang Undang Kepolisian No.2 Tahun 20002 \u201c tentang Kepolisian serta ketentuan hukum lainnya \u201c tegas Ganda Tampubolon ***R.S<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me SUDAH TERBUKTI SERTIFIKAT TERLARANG POLRES KABUPATEN TAPANULI UTARA BELUM PERIKSA PARA PELAKU Taput,GBNNews.net Komitmen Presiden RI , KPK<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":11418,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-11416","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250320-WA0049-1.jpg?fit=322%2C400&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":14941,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/03\/05\/hanya-berdasarkan-surat-palsu-mampu-kuasai-tanah-dan-terbit-sertifikat-terlarang-di-silangit-desa-pohan-tonga-kecamatan-siborongborong-kabupaten-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":11416,"position":0},"title":"HANYA BERDASARKAN SURAT PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"March 5, 2026","format":false,"excerpt":"HANYA BERDASARKAN SURAT\u00a0 PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG\u00a0 DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA GBN News.net,Jakarta -- Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) \u201c Ganda Tampubolon Laporkan dan\u00a0 undang Satgas KPK Pemberantasan mafia tanah , Kejaksaan Agung ,Kapolri , Menteri ATR dan BPN\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":5947,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/03\/28\/maraknya-mafia-tanah-di-tapanuli-utaradiduga-oknum-pejabat-terlibat-didalamnya\/","url_meta":{"origin":11416,"position":1},"title":"Maraknya mafia Tanah di Tapanuli Utara,diduga oknum pejabat terlibat didalamnya","author":"Andre Tambunan","date":"March 28, 2024","format":false,"excerpt":"Maraknya mafia Tanah di Tapanuli Utara,diduga oknum pejabat terlibat didalamnya. GBNNews.net,Jakarta -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) minta Presiden RI , Kepala Kejaksaan Agung RI ,Ketua KPK, Menkopolhukam,Menteri ATR dan BPN dan jajaran satgas berantas mafia tanah turun ke Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Brantas Mafia Tanah di Tapanuli\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9764,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/23\/pppn-akan-laporkan-ke-presiden-penyerobotan-tanah-40-ha-di-desa-hutaginjang\/","url_meta":{"origin":11416,"position":2},"title":"PPPN AKAN LAPORKAN KE PRESIDEN PENYEROBOTAN TANAH 40 HA DI DESA HUTAGINJANG","author":"Andre Tambunan","date":"January 23, 2025","format":false,"excerpt":"PPPN AKAN LAPORKAN KE PRESIDEN PENYEROBOTAN TANAH 40 HA DI DESA HUTAGINJANG Taput GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon , desak KPK satgas pemberantasan mafia tanah turun ke Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.Pasalnya di Tapanuli Utara dapat diterbitkan sertifikat tanpa alas hak (rech titel) walaupun\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0063-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0063-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0063-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":5819,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/03\/19\/pppn-ri-desak-satgas-brantas-mafia-tanah-turun-tangan-ke-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":11416,"position":3},"title":"PPPN RI DESAK SATGAS BRANTAS MAFIA TANAH TURUN TANGAN KE TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"March 19, 2024","format":false,"excerpt":"PPPN RI DESAK SATGAS BRANTAS MAFIA TANAH TURUN TANGAN KE TAPANULI UTARA GBNNews.net,Tapanuli Utara,-- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon minta menteri ATR dan BPN,Kejaksaan Agung dan KPK turun ke Tapanuli Utara untuk Brantas Mafia Tanah , hal ini sesuai dengan UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 ' tentang\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240128_185113-scaled.jpg?fit=600%2C242&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240128_185113-scaled.jpg?fit=600%2C242&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240128_185113-scaled.jpg?fit=600%2C242&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9710,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/19\/atr-dan-bpn-tapanuli-utara-terdahulu-mampu-diperdaya-dan-terbitkan-7-sertifikat-tanah-tanpa-alasan-hak\/","url_meta":{"origin":11416,"position":4},"title":"ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH TANPA ALASAN HAK","author":"Andre Tambunan","date":"January 19, 2025","format":false,"excerpt":"ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH\u00a0 TANPA ALASAN HAK \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250119_084911-scaled.jpg?fit=474%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":9626,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/13\/dugaan-kkn-dan-pencucian-uang-marak-di-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara-ppn-ri-desak-kpk-menteri-atr-dan-bpn-kejaksaan-agung-usut-tuntas-dan-turun-ke-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":11416,"position":5},"title":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"January 13, 2025","format":false,"excerpt":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA . GBNNews.net,Taput -- Ganda Tampubolon ( Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara) desak KPK, Menteri ATR dan BPN , Kejaksaan Agung dan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250113_145432-scaled.jpg?fit=492%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11416"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11420,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11416\/revisions\/11420"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11418"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}