{"id":12003,"date":"2025-04-25T08:23:28","date_gmt":"2025-04-25T08:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=12003"},"modified":"2025-04-25T08:23:28","modified_gmt":"2025-04-25T08:23:28","slug":"proses-hukum-atas-dugaan-penggelapan-dan-penipuan-di-polres-tapanuli-utara-jalan-jalan-ditempat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/04\/25\/proses-hukum-atas-dugaan-penggelapan-dan-penipuan-di-polres-tapanuli-utara-jalan-jalan-ditempat\/","title":{"rendered":"PROSES HUKUM ATAS DUGAAN PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DI POLRES TAPANULI UTARA JALAN\u00a0 JALAN DITEMPAT"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

PROSES HUKUM ATAS DUGAAN PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DI POLRES TAPANULI UTARA JALAN\u00a0 JALAN DITEMPAT<\/p>\n

Jakarta GBNNews.net — Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) membuat laporan tertulis atas dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan BRS, DNL dan DT hingga saat ini jalan jalan ditempat , dimana pelaku atau terlapor tidak beritikat baik untuk menyelesaikan , ungkap Ganda Tampubolon dalam siaran Persnya .<\/p>\n

BRS seorang ibu rumah tangga menawar nawarkan tanahnya untuk kepentingan biaya anaknya untuk melamar Polisi , dan memperdaya JR dengan tipu muslihat serta berakhir dengan penggelapan , pasalnya tanah sertifikat yang dijadikan objek jual beli ternyata bukan tanah miliknya , hal ini terungkap setelah BRS menerima sejumlah uang senilai Rp.129 juta rupiah dan ketika meninjau lokasi tanah serta surat surat ternyata bukan tanahnya , namun tanah orang lain , namun pemegang hak sertifikat dan orang tuanya ikut serta menerima uang dari JR , hal ini dibuktikan dengan adanya nomor rekening penerima uang sehingga patut diduga adanya persekongkolan untuk menggelapkan uang dan melakukan penipuan terhadap JR ( sebagai korban) ungkap Ganda Tampubolon .<\/p>\n

Ternyata anak dari BRS tidak benar masuk melamar Polisi dan hanya pembohongan , dimana anak BRS tidak ada lulusan SMA sebagai syarat untuk melamar Polisi atau hanya akal akalan saja untuk mengelabui JR.<\/p>\n

Akibat tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya JR melaporkan permasalahan tersebut terhadap PPPN selanjutnya mengajukan Laporan Tertulis terhadap Polres Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai tindaklanjutnya BRS telah diundang 2 kali akan tetapi tidak menggubris dan menghindar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang.<\/p>\n

Perbuatan BRS adalah perbuatan melawan hukum dan sudah memenuhi unsur atau bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana\u00a0 Pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2) Pasal 263 KUHP\u201d berbunyi:<\/p>\n

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud\u00a0untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<\/p>\n

(2)\u00a0Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<\/p>\n

Pasal 266 KUHP<\/p>\n

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai akta itu selah-lah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<\/p>\n

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut selah-lah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.Pasal 55 (1&2) 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu,2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu.<\/p>\n

Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu,makna kata pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2); \u201cbarangsiapa menyuruh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,\u201ddan untuk \u00a0yang mengaku ahli waris bisa di jerat dengan beberapa pasal pidana dengan cara tipu muslihat demi menguntungkan diri sendiri,dan melakukan penyerobotan tanah milik\u00a0 16 KK Pasaribu dan menimbulkan kerugian \u00a0sesuai ketentuan \u00a0pasal 378,372,385 KUHP.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal\u00a0 372 KUHP \u00a0Tentang Penggelapan<\/p>\n

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 378\u00a0 : Penipuan \u201c \u201cBarang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun\u201d<\/p>\n

Dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan perbuatan yang tidak sah , memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan , seseorang yang melakukan dengan kata kata bohongnya itu , menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu benda kepadanya, karena\u00a0 tanpa adanya kebohongan itu, belum tentu yang bersangkutan akan menyerahkan itu secara sukarela.<\/p>\n

Ganda Tampubolon menyatakan \u201c Devenisi dari suatu \u201cLaporan adalah merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang telah ada atau sedang atau diduga akan terjadi sebuah peristiwa pidana\/kejahatan. Artinya peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.Kita sebagai orang yang melihat suatu tindakan kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.<\/p>\n

Pelaporan berdasarkan \u201c KUHP \u2018 Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) , dan ayat (2) adalah ,setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan,maupun tulisan; ayat (6).Setelah menerima laporan atau pengaduan,penyelidik atau penyidik harus memberikan surat penerimaan laporan pengaduan kepada yang bersangkutan.<\/p>\n

Karena laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang telah ada atau sedang atau diduga akan terjadi sebuah peristiwa pidana\/kejahatan. Artinya peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan pensyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut .<\/p>\n

Akibat tidak adanya tindak lanjut atas laporan tersebut Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara membuat dan mengajukan Laporan Pengaduan kedua terhadap Kapolri , Kompolnas, Ombudsman RI dan penegak hukum lainnya secara hiearchi dengan harapan Pihak Kepolisian Resort Tapanuli Utara segera menindaklanjuti laporan Pengaduan sehingga hak hak JR selaku korban penipuan terealisasi atas penjoliman\u00a0 BRS , DNL dan DT.<\/p>\n

Tidak ada alasan hukum terhadap Polres Kabupaten Tapanuli Utara untuk tidak menindaklanjuti laporan , dalam PerPol (Peraturan Polisi)\u00a0 pengganti PerKap (Peraturan Kapolri) disebutkan apabila laporan pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian , maka masyarakat pelapor berhak untuk melaporkan terhadap atasan Polisi , yaitu Kapolri, Kompolnas, Ombudsman RI selaku pelayanan publik dan bahkan hingga Presiden selaku atasan Kapolri, ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Dengan proses hukum yang lamban di Polres Tapanuli Utara , kuat dugaan adanya pihak pihak yang sengaja menghalangi proses permasalahan ini , sehingga hak hak untuk memperoleh keadilan tidak tercapai sebagaimana yang di harapkan (JR ) yang juga merupakan warga negara Indonesia yang baik dan mempunyai hak dilindungi dengan Undang Undang\u00a0 tegasnya ** TIM**<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me PROSES HUKUM ATAS DUGAAN PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DI POLRES TAPANULI UTARA JALAN\u00a0 JALAN DITEMPAT Jakarta GBNNews.net — Melalui<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":12004,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-12003","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250425_151404.jpg?fit=307%2C188&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":15252,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/04\/24\/ketua-umum-pppn-desak-kapolri-dan-ombudsman-ri-usut-dugaan-penggelapan-uang-2miliar-oleh-oknum-yang-tidak-bertanggung-jawab-untuk-magang-ke-jepang\/","url_meta":{"origin":12003,"position":0},"title":"Ketua Umum PPPN Desak Kapolri dan Ombudsman RI Usut dugaan Penggelapan uang 2Miliar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk magang ke Jepang","author":"Andre Tambunan","date":"April 24, 2026","format":false,"excerpt":"Ketua Umum PPPN Desak Kapolri dan Ombudsman RI Usut dugaan Penggelapan uang 2Miliar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk magang ke Jepang. Gbnnews.net Jakarta --Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) desak dan minta Kapolri, Ombudsman RI usut tuntas terlapor dugaan penggelapan uang sebesar kira kira 2 miliard rupiah yang\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/IMG-20260424-WA0014-600x450.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/IMG-20260424-WA0014-600x450.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/IMG-20260424-WA0014-600x450.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":7425,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/08\/12\/penyerobotan-tanah-di-desa-muara-tapus-kecamatan-manduamas-kabupaten-tapanuli-tengah-di-laporkan-ke-kpk-satgas-pemberantasan-mafia-tanah-dan-menteri-atr-dan-bpn-ri\/","url_meta":{"origin":12003,"position":1},"title":"Penyerobotan Tanah di Desa Muara Tapus ,Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah di Laporkan ke KPK Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Menteri ATR dan BPN-RI.","author":"Andre Tambunan","date":"August 12, 2024","format":false,"excerpt":"Penyerobotan Tanah di Desa Muara Tapus ,Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah di Laporkan ke KPK Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Menteri ATR dan BPN-RI. Foto : Lokasi Tanah yang diserobot dan terkesan tidak takut hukum . GBNNews.net,Jakarta --\u00a0 Ketua Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) laporkan dugaan penggelapan dan perampasan hak\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_20240812_110129-scaled.jpg?fit=600%2C325&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_20240812_110129-scaled.jpg?fit=600%2C325&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_20240812_110129-scaled.jpg?fit=600%2C325&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":15026,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/03\/17\/pppn-laporkan-dugaan-penyerobotan-tanah-di-desa-hutabulu-kecamatan-siborong-borong\/","url_meta":{"origin":12003,"position":2},"title":"PPPN Laporkan Dugaan penyerobotan tanah di desa Hutabulu kecamatan Siborong-borong","author":"Andre Tambunan","date":"March 17, 2026","format":false,"excerpt":"Jakarta,GBNNews.net Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara(PPPN) laporkan dugaan penyerobotan tanah di Desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. \u00a0 Pelaporan kepihak yang berwajib dilakukan dengan adanya bukti permulaan atau memenuhi unsur terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penyerobot, ironisnya penyerobot ikut serta tanda tangani surat jual tanah\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG-20260317-WA0050-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":14303,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/12\/31\/dua-tahun-mandek-lbh-aktivis-pers-dorong-penanganan-kasus-di-polres-depok\/","url_meta":{"origin":12003,"position":3},"title":"Dua Tahun Mandek, LBH Aktivis Pers Dorong Penanganan Kasus di Polres Depok","author":"Andre Tambunan","date":"December 31, 2025","format":false,"excerpt":"Dua Tahun Mandek, LBH Aktivis Pers Dorong Penanganan Kasus di Polres Depok. Depok, 31 Desember 2025,GBNNews.net,Depok-- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aktivis Pers Indonesia kembali menempuh jalan panjang untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara di negeri ini. Ketua LBH, Julianta Sembiring S.H. bersama kliennya, Amrin Batubara, mendatangi Polres\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/IMG_20251231_171354-scaled.jpg?fit=407%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":9710,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/19\/atr-dan-bpn-tapanuli-utara-terdahulu-mampu-diperdaya-dan-terbitkan-7-sertifikat-tanah-tanpa-alasan-hak\/","url_meta":{"origin":12003,"position":4},"title":"ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH TANPA ALASAN HAK","author":"Andre Tambunan","date":"January 19, 2025","format":false,"excerpt":"ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH\u00a0 TANPA ALASAN HAK \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250119_084911-scaled.jpg?fit=474%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":11925,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/04\/17\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kpk-dan-kejaksaan-agung-usut-tuntas-penguasaan-lahan-tanah-bekas-hutan-cadangan-silangit-desa-pohan-tonga\/","url_meta":{"origin":12003,"position":5},"title":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga","author":"Andre Tambunan","date":"April 17, 2025","format":false,"excerpt":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga . GBNNews.net,Taput Melalui Ganda Tampubolon ketum PPPN dan mewakili kuasa warga masyarakat Pohan Tonga Jepri Lambas Sianipar mendesak penegak hukum satgas pemberantasan mafia tanah ,KPK dan Kejaksaan Agung\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12003"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12003\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12005,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12003\/revisions\/12005"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12004"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}