{"id":12552,"date":"2025-06-19T13:00:19","date_gmt":"2025-06-19T13:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=12552"},"modified":"2025-06-19T13:00:19","modified_gmt":"2025-06-19T13:00:19","slug":"pemkab-tapanuli-utara-jaman-drs-nikson-nababan-diduga-rampok-tanah-warga-yang-sudah-bersertifikat-1-ha-milik-saur-delina-lumbantobing-sh-dan-5000m2-peninggalan-alm-salem-tampubolon-menjadi-asset-neg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/06\/19\/pemkab-tapanuli-utara-jaman-drs-nikson-nababan-diduga-rampok-tanah-warga-yang-sudah-bersertifikat-1-ha-milik-saur-delina-lumbantobing-sh-dan-5000m2-peninggalan-alm-salem-tampubolon-menjadi-asset-neg\/","title":{"rendered":"Pemkab Tapanuli Utara jaman Drs.Nikson Nababan diduga rampok tanah warga yang sudah bersertifikat 1 ha milik Saur Delina Lumbantobing SH dan 5000M2 peninggalan Alm. Salem Tampubolon menjadi Asset Negara tanpa persetujuan pemilik tanah."},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

Jakarta GBNNews.net<\/p>\n

Pemkab Tapanuli Utara jaman Drs.Nikson Nababan diduga\u00a0 rampok tanah warga yang sudah bersertifikat 1 ha milik Saur Delina Lumbantobing SH dan 5000M2 peninggalan Alm. Salem Tampubolon menjadi Asset Negara tanpa persetujuan pemilik tanah.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Aneh Bin Nyata tanah 1ha tentu sudah ditandatangani kepala Desa Pohan Tonga sehingga bisa diterbitkan sertifikat tahun 2010 dan 5000M2 belum di sertifikat, ketika diurus surat kepemilikan dan sertifikat kepala Desa Pohan Tonga tidak memberikan tanda tangan dengan alasan harus ada keterangan surat dari Pemkab Tapanuli Utara\u00a0 sehingga patut diduga adanya persekongkolan antara kepala desa Pohan Tonga,perangkat Desa Pohan Tonga bernisial (T.T) dan mantan Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan untuk menggelapkan tanah bersertifikat. Anehnya tanah sertifikat 1ha sudah berkekuatan hukum tetap 2 kali digugat di PN Tarutung tidak pernah ada diikut sertakan Pemkab Tapanuli Utara.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Selain itu tidak jauh dari lokasi tanah sekitar 20 ha tanah hutan tanaman Pramuka habis tebangi tanpa ijin dan diduga dialihkan yang bukan pemiliknya, informasi yang beredar menjadi sertifikat milik keluarga mantan Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Tanah hutan tanaman Pramuka dibangun akses jalan menuju lokasi dan tiang listrik pada hal tidak ada rumah tinggal diatas tanah.Sumber dana untuk membangun jalan diduga kuat bersumber dari pinjaman dana PEN 400 Miliar yang hingga saat ini belum terungkap bukti fisik penyerapan anggaran masa kepemimpinan Drs. Nikson Nababan sebagaimana Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2004 “tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Pasal 61 dan Pasal 132 mengenai bukti fisik dan bukti penagihan \/kwitansi yang ditandatangani pejabat terkait selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Siapa yang mendalilkan dan harus dapat membuktikan sehingga mantan Bupati Tapanuli Utara ,Ka dispenda, BKAD dan Kepala Desa Pohan Tonga harus mampu membuktikan sertifikat tanah 1,5 ha menjadi Asset Negara tegas Ganda<\/p>\n

Tampubolon dalam siaran Persnya.<\/p>\n

Ganda Tampubolon menyatakan sudah 2 kali menyurati Pemkab Tapanuli Utara secara hirarchi untuk memberikan penjelasan atas tanah tersebut akan tetapi tidak mampu membalas surat tertulis untuk kami gunakan bukti permulaan terjadinya tindak pidana, penyerobotan tanah dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang karena\u00a0 sarana dan prasarana yang ada padanya. Sudah merupakan suatu bukti nyata dana sertifikasi guru dan dana Desa tahun 2024\u00a0 dialihkan untuk membayar pen cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 38 miliar mengakibatkan seluruh Kepala Desa di Tapanuli Utara tidak menerima gaji itulah tindakan Dispenda Tapanuli Utara dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang karena sarana yang ada padanya, tegas Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Ganda Tampubolon dalam waktu dekat ini akan melaporkan mantan Bupati Taput ke Presiden, KPK, Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan serta Menteri ATR dan\u00a0 BPN agar mengusut tuntas pengalokasian Dana PEN, status tanah hutan tanaman Pramuka 20 ha,peralihan asset negara\/daerah dan penggelapan tanah (occupatie illegal) pencucian uang atau money laundry serta kasus kasus lain atau KKN di Tapanuli Utara selama kepemimpinan Drs. Nikson Nababan tegas Ganda Tampubolon mengakhiri ***TIM***Jakarta GBN
\nPemkab Tapanuli Utara jaman Drs.Nikson Nababan diduga rampok tanah warga yang sudah bersertifikat 1 ha milik Saur Delina Lumbantobing SH dan 5000M2 peninggalan Alm. Salem Tampubolon menjadi Asset Negara tanpa persetujuan pemilik tanah.
\nAneh Bin Nyata tanah 1ha tentu sudah ditandatangani kepala Desa Pohan Tonga sehingga bisa diterbitkan sertifikat tahun 2010 dan 5000M2 belum di sertifikat, ketika diurus surat kepemilikan dan sertifikat kepala Desa Pohan Tonga tidak memberikan tanda tangan dengan alasan harus ada keterangan surat dari Pemkab Tapanuli Utara sehingga patut diduga adanya persekongkolan antara kepala desa Pohan Tonga,perangkat Desa Pohan Tonga bernisial (T.T) dan mantan Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan untuk menggelapkan tanah bersertifikat. Anehnya tanah sertifikat 1ha sudah berkekuatan hukum tetap 2 kali digugat di PN Tarutung tidak pernah ada diikut sertakan Pemkab Tapanuli Utara.
\nSelain itu tidak jauh dari lokasi tanah sekitar 20 ha tanah hutan tanaman Pramuka habis tebangi tanpa ijin dan diduga dialihkan yang bukan pemiliknya, informasi yang beredar menjadi sertifikat milik keluarga mantan Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan.
\nTanah hutan tanaman Pramuka dibangun akses jalan menuju lokasi dan tiang listrik pada hal tidak ada rumah tinggal diatas tanah.Sumber dana untuk membangun jalan diduga kuat bersumber dari pinjaman dana PEN 400 Miliar yang hingga saat ini belum terungkap bukti fisik penyerapan anggaran masa kepemimpinan Drs. Nikson Nababan sebagaimana Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2004 “tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Pasal 61 dan Pasal 132 mengenai bukti fisik dan bukti penagihan \/kwitansi yang ditandatangani pejabat terkait selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ungkap Ganda Tampubolon.
\nSiapa yang mendalilkan dan harus dapat membuktikan sehingga mantan Bupati Tapanuli Utara ,Ka dispenda, BKAD dan Kepala Desa Pohan Tonga harus mampu membuktikan sertifikat tanah 1,5 ha menjadi Asset Negara tegas Ganda
\nTampubolon dalam siaran Persnya.
\nGanda Tampubolon menyatakan sudah 2 kali menyurati Pemkab Tapanuli Utara secara hirarchi untuk memberikan penjelasan atas tanah tersebut akan tetapi tidak mampu membalas surat tertulis untuk kami gunakan bukti permulaan terjadinya tindak pidana, penyerobotan tanah dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang karena sarana dan prasarana yang ada padanya. Sudah merupakan suatu bukti nyata dana sertifikasi guru dan dana Desa tahun 2024 dialihkan untuk membayar pen cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 38 miliar mengakibatkan seluruh Kepala Desa di Tapanuli Utara tidak menerima gaji itulah tindakan Dispenda Tapanuli Utara dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang karena sarana yang ada padanya, tegas Ganda Tampubolon.
\nGanda Tampubolon dalam waktu dekat ini akan melaporkan mantan Bupati Taput ke Presiden, KPK, Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan serta Menteri ATR dan BPN agar mengusut tuntas pengalokasian Dana PEN, status tanah hutan tanaman Pramuka 20 ha,peralihan asset negara\/daerah dan penggelapan tanah (occupatie illegal) pencucian uang atau money laundry serta kasus kasus lain atau KKN di Tapanuli Utara selama kepemimpinan Drs. Nikson Nababan tegas Ganda Tampubolon mengakhiri ***TIM***<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me Jakarta GBNNews.net Pemkab Tapanuli Utara jaman Drs.Nikson Nababan diduga\u00a0 rampok tanah warga yang sudah bersertifikat 1 ha milik<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":12553,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-12552","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG-20250619-WA0049-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":10752,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/03\/01\/perkumpulan-pengawas-penyelengara-negara-pppn-laporkan-sengketa-tanah-161-ha-ke-kpk-dan-presiden-prabowo-subianto\/","url_meta":{"origin":12552,"position":0},"title":"Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara (PPPN) Laporkan Sengketa Tanah 161 ha ke KPK\u00a0 dan Presiden Prabowo Subianto","author":"Andre Tambunan","date":"March 1, 2025","format":false,"excerpt":"Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara (PPPN) Laporkan Sengketa Tanah 161 ha ke KPK\u00a0 dan Presiden Prabowo Subianto . Jakarta,GBNNews.net--Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) \u201c Ganda Tua Tampubolon laporkan secara resmi sengketa tanah 161 ha di Desa Pohan Tonga, Desa Lobusiregar 1 dan Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250301-WA0064-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250301-WA0064-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250301-WA0064-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9776,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/24\/ketum-pppn-laporkan-penyerobotan-tanah-seluas-8-ha-di-silangit\/","url_meta":{"origin":12552,"position":1},"title":"Ketum PPPN Laporkan Penyerobotan tanah seluas 8 Ha di Silangit.","author":"Andre Tambunan","date":"January 24, 2025","format":false,"excerpt":"Taput GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Laporkan Penyerobotan Tanah seluas 8 Ha di Silangit Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pasalnya diduga hanya berdasarkan surat palsu tanah seluas 8 ha dapat dikuasai dan diterbitkan sertifikat hak milik oleh oknum mantan PNS dinas kesehatan berinisial RMT, ungkap\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":11511,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/03\/27\/pemkab-tapanuli-utara-rampok-tanah-masyarakat\/","url_meta":{"origin":12552,"position":2},"title":"PEMKAB TAPANULI UTARA RAMPOK TANAH MASYARAKAT.","author":"Andre Tambunan","date":"March 27, 2025","format":false,"excerpt":"PEMKAB TAPANULI UTARA RAMPOK TANAH MASYARAKAT. Jakarta,GBNNews.net -- Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) laporkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas dugaan perampokan tanah masyarakat. Pada tahun 1974 Kabupaten Tapanuli Utara sebelum pemekaran menjadi 4 Kabupaten merealisasikan 3 Unit Sanggar Pramuka , satu unit disoposurung Balige , satu unit di Samosir\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250326-WA0072-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250326-WA0072-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250326-WA0072-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":11925,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/04\/17\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kpk-dan-kejaksaan-agung-usut-tuntas-penguasaan-lahan-tanah-bekas-hutan-cadangan-silangit-desa-pohan-tonga\/","url_meta":{"origin":12552,"position":3},"title":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga","author":"Andre Tambunan","date":"April 17, 2025","format":false,"excerpt":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga . GBNNews.net,Taput Melalui Ganda Tampubolon ketum PPPN dan mewakili kuasa warga masyarakat Pohan Tonga Jepri Lambas Sianipar mendesak penegak hukum satgas pemberantasan mafia tanah ,KPK dan Kejaksaan Agung\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":6539,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/06\/13\/diduga-hanya-berdasarkan-surat-palsumampu-kuasai-tanah-dan-terbitkan-shm\/","url_meta":{"origin":12552,"position":4},"title":"Diduga hanya berdasarkan surat palsu,mampu kuasai tanah dan terbitkan SHM","author":"Andre Tambunan","date":"June 13, 2024","format":false,"excerpt":"Diduga hanya berdasarkan surat palsu,mampu kuasai tanah dan terbitkan SHM GBNNews.net,Taput -- Diduga hanya berdasarkan surat palsu sekitar 8 ha tanah diperbatasan tanah 161 ha milik masyarakat warga Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara , dapat disertifikatkan dengan alas hak (right titel) Surat Palsu ' ungkap Ganda Tampubolon ketua\u00a0\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":14941,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/03\/05\/hanya-berdasarkan-surat-palsu-mampu-kuasai-tanah-dan-terbit-sertifikat-terlarang-di-silangit-desa-pohan-tonga-kecamatan-siborongborong-kabupaten-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":12552,"position":5},"title":"HANYA BERDASARKAN SURAT PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"March 5, 2026","format":false,"excerpt":"HANYA BERDASARKAN SURAT\u00a0 PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG\u00a0 DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA GBN News.net,Jakarta -- Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) \u201c Ganda Tampubolon Laporkan dan\u00a0 undang Satgas KPK Pemberantasan mafia tanah , Kejaksaan Agung ,Kapolri , Menteri ATR dan BPN\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12552"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12552\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12557,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12552\/revisions\/12557"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12553"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}