{"id":13561,"date":"2025-09-22T12:54:26","date_gmt":"2025-09-22T12:54:26","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=13561"},"modified":"2025-09-22T12:54:26","modified_gmt":"2025-09-22T12:54:26","slug":"penyerapan-dana-desa-paranginan-selatan-kabupaten-humbahas-akan-dilaporkan-ke-kejaksaan-secara-hierarchi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/22\/penyerapan-dana-desa-paranginan-selatan-kabupaten-humbahas-akan-dilaporkan-ke-kejaksaan-secara-hierarchi\/","title":{"rendered":"PENYERAPAN DANA DESA PARANGINAN SELATAN KABUPATEN HUMBAHAS AKAN DILAPORKAN KE KEJAKSAAN SECARA HIERARCHI"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

PENYERAPAN DANA DESA PARANGINAN SELATAN KABUPATEN HUMBAHAS\u00a0 AKAN DILAPORKAN KE KEJAKSAAN SECARA HIERARCHI<\/p>\n

Jakarta GBNNews.net– Berdasarkan Undang Undang Pers No.40 Tahun 1999\u201d tentang Pers , Bab.VII Pasal 17 \u201c Masyarakat berhak membantu dan mengembangkan kemerdekaan Pers , serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 \u201c tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan Pasal 61 mengenai bukti fisik dan bukti penagihan atas penyerapan dana Desa\u00a0 2023 s\/d 2025 di Desa Paranginan Selatan Kabupaten Humbahas Provinsi Sumatera Utara.<\/p>\n

Permasalahan alokasi dana desa Paranginan Selatan sudah menjadi komsumsi Publik sebagaimana dimuat pada media sosial Media Anti Korupsi Jakarta , dimana pengalokasian dana desa tersebut diduga kuat tidak transparan\u00a0 pada tahun 2025 menerima dana desa sekitar\u00a0Rp. 817.545.000,\u2013 tanggal 16 April 2025 desa tersebut menerima dana desa tahap satu sekitar\u00a0Rp 441.673.30.<\/p>\n

Setiap setiap desa yang menerima dana desa wajib hukum nya Pemdes melaporkan penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian .<\/p>\n

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024 dan UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.<\/p>\n

Tahun 2024 dana desa diterima desa Paranginan Selatan, yaitu sekitar\u00a0Rp. 790.672.000,- laporan Kades ke Kementrian terkait katanya dana desa tersebut digunakan untuk :<\/p>\n

Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan Rp 3.710.000<\/p>\n

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes\/RKPDes,dll) 2 PAKET Dokumen Perencanaan Desa Rp 6.561.500<\/p>\n

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 1 KALI Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler Rp 5.242.000<\/p>\n

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes\/ APBDes Perubahan\/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 3 PAKET Dokumen Keuangan Desa Rp 7.600.000<\/p>\n

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 3 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Rp 20.700.000<\/p>\n

Penentuan\/Penegasan\/Pembangunan Batas\/Patok Tanah Desa ** 1 UNIT Batas Tanah Desa Rp 4.460.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster\/Baliho Informasi penetapan\/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 25 UNIT Poster\/Baliho\/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya Rp 1.200.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 36 ORANG Jumlah Lansia Rp 10.200.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 UNIT Makanan Tambahan Rp 47.799.000<\/p>\n

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman\/Gang 1.500 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman\/Gang Rp 10.925.000<\/p>\n

Penyelenggaraan PAUD\/TK\/TPA\/TKA\/TPQ\/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 1 PAKET Operasional PAUD\/TK\/TPA\/TKA\/TPQ\/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 12.000.000<\/p>\n

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan\/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 1 UNIT Poster\/Baliho\/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya Rp 1.000.000<\/p>\n

Keadaan Mendesak 264 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) \u2013 Dana Desa Rp 46.200.000<\/p>\n

Pembangunan Saluran Irigasi Tersier\/Sederhana 250 METER Pembangunan Saluran Irigasi Tersier\/Sederhana Rp 60.168.000<\/p>\n

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 2 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Rp 120.548.000<\/p>\n

Pembinaan LKMD\/LPM\/LPMD 1 PAKET Terselengggaranya Pembinaan LKMD\/LPM\/LPMD Rp 4.105.500<\/p>\n

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Sumut, diduga laporan Kepala Desa Paranginan Selatan ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lian diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunaka dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ? \u00a0adapun modus dugaan\u00a0 korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala\u00a0 Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :<\/p>\n

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 UNIT Makanan Tambahan Rp 47.799.000<\/p>\n

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman\/Gang 1.500 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman\/Gang Rp 10.925.000<\/p>\n

Pembangunan Saluran Irigasi Tersier\/Sederhana 250 METER Pembangunan Saluran Irigasi Tersier\/Sederhana Rp 60.168.000<\/p>\n

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 2 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Rp 120.548.000<\/p>\n

Tahun 2023 dana desa diterima Desa Paranginan Selatan, yaitu sekitar\u00a0Rp. 786.721.000,- laporan Kades ke Kementrian katanya digunakan untuk :<\/p>\n

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box\/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 194.130.687<\/p>\n

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman\/Gang 1 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman\/Gang Rp 13.328.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster\/Baliho Informasi penetapan\/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 8 UNIT Poster\/Baliho\/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya Rp 8.145.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Rp 21.960.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 558 UNIT Makanan Tambahan Rp 78.729.500<\/p>\n

Penyelenggaraan PAUD\/TK\/TPA\/TKA\/TPQ\/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 1 PAKET Operasional PAUD\/TK\/TPA\/TKA\/TPQ\/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 24.000.000<\/p>\n

Keadaan Mendesak 492 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) \u2013 Dana Desa Rp 147.600.000<\/p>\n

Peningkatan kapasitas perangkat Desa 8 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 3.363.000<\/p>\n

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Rp 158.164.000<\/p>\n

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi\/jagung, dll) 12 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Rp 24.000.000<\/p>\n

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 1 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rp 4.356.000<\/p>\n

Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp 12.129.000<\/p>\n

Pembinaan LKMD\/LPM\/LPMD 1 PAKET Terselengggaranya Pembinaan LKMD\/LPM\/LPMD Rp 7.000.000<\/p>\n

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 3 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Rp 5.000.000<\/p>\n

Penyusunan Laporan Kepala Desa\/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 1 PAKET Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 1.707.000<\/p>\n

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes\/ APBDes Perubahan\/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 2 PAKET Dokumen Keuangan Desa Rp 9.325.000<\/p>\n

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes\/RKPDes,dll) 1 PAKET Dokumen Perencanaan Desa Rp 5.572.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 2 KALI Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler Rp 5.885.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa\/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes\/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 1 KALI Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler Rp 1.473.000<\/p>\n

Penyusunan\/Pendataan\/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 1 PAKET Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Rp 2.346.000<\/p>\n

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa 1 KALI Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan Rp 14.141.500<\/p>\n

Terkait laporan Kades Paranginan Selatan terhadap penggunaan dana desa tahun 2023 tersebut diatas, juga berpotensi ada Perbuatan Melawan Hukum nya, terhadap kegiatan antara lain :<\/p>\n

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box\/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 194.130.687<\/p>\n

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Rp 158.164.000<\/p>\n

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi\/jagung, dll) 12 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Rp 24.000.000.<\/p>\n

Ketika dikonfirmasi Perkumpulan Pengawas Penyelenggara (PPPN) Ganda Tampubolon , ternyata Kepala Desa Paranginan Selatan tidak mau memberikan tanggapan dan bahkan sudah mengisi buku tamu 2 kali berturut turut , ironisnya Kepala Desa Paranginan Selatan malah memblokir HP Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara \u201c ungkap Ganda Tampubolon dalam Siaran Persnya .<\/p>\n

Selain itu informasi yang beredar penyerapan dana Desa Paranginan Selatan juga disalahgunakan dan tidak tepat sasaran atau bukan untuk kepentingan Masyarakat , kemudian sasaran penerima BLT,Raskin dan Rutilahu ( Rumah Tak Layak Huni) tidak tepat sasaran atau jatuh ke tangan pihak pihak yang tidak berhak, Kepala Desa Paranginan Selatan wajib diperiksa atas bukti fisik seluruh dana yang diterima tahun anggaran 2023 s\/d 2025 \u201c tegas Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Kepala Desa dipilih Masyarakat untuk membantu kinerja Bupati , sehingga secara sepihak Bupati sebagai kepala Daerah berhak mendegelerasikan hak implementasinya untuk mencopot kepala Desa yang nakal dan atau yang tidak berintegritas .<\/p>\n

Dengan tidak adanya transparansi penyerapan anggaran di Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara , melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) dalam waktu dekat ini akan melaporkan Kepala Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbahas terhadap penegak hukum secara hierarchi.(tim red)<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me PENYERAPAN DANA DESA PARANGINAN SELATAN KABUPATEN HUMBAHAS\u00a0 AKAN DILAPORKAN KE KEJAKSAAN SECARA HIERARCHI Jakarta GBNNews.net– Berdasarkan Undang Undang<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":13562,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-13561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG_20250922_195025-scaled.jpg?fit=391%2C400&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":13712,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/11\/kpk-harus-turun-tangan-usut-tuntas-dana-desa-dan-dana-pendidikan-di-humbahas-dan-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":13561,"position":0},"title":"KPK HARUS TURUN TANGAN USUT TUNTAS DANA DESA DAN DANA PENDIDIKAN DI HUMBAHAS DAN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"October 11, 2025","format":false,"excerpt":"KPK HARUS TURUN TANGAN USUT TUNTAS DANA DESA DAN DANA PENDIDIKAN DI\u00a0 HUMBAHAS DAN TAPANULI UTARA Diduga Kuat Inspektorat dan Kepala Desa \/Kepala Sekolah Bersekongkol * GBNNews.net,Jakarta -- Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan penyelengaraan pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat daerah provinsi, kabupaten \/kota dan masyarakat demikian\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251011-WA0045-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":13745,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/16\/dana-pendidikan-sman-1-paranginan-kabupaten-humbahas-diduga-dikorupsipppn-ri-desak-kpk-periksa-kepala-sekolah-dan-inspektorat\/","url_meta":{"origin":13561,"position":1},"title":"DANA PENDIDIKAN SMAN 1 PARANGINAN KABUPATEN HUMBAHAS DIDUGA DIKORUPSI,PPPN RI DESAK KPK PERIKSA KEPALA SEKOLAH DAN INSPEKTORAT","author":"Andre Tambunan","date":"October 16, 2025","format":false,"excerpt":"DANA PENDIDIKAN SMAN 1 PARANGINAN KABUPATEN HUMBAHAS DIDUGA DIKORUPSI,PPPN RI DESAK KPK PERIKSA KEPALA SEKOLAH DAN INSPEKTORAT GBNNews.net,Jakarta -- Undang Undang Sistem Pendidikan menyatakan penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten, kota dan masyarakat, demikian juga UU Pers No.40 Tahun 1999 \u201c tentang Pers\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251016-WA0088-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251016-WA0088-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251016-WA0088-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":15072,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/03\/25\/kepala-desa-paranginan-utara-kecamatan-paranginan-kabupaten-humbahas-persulit-pembangunan-makanan-bergizi-gratismbg\/","url_meta":{"origin":13561,"position":2},"title":"KEPALA DESA PARANGINAN UTARA\u00a0 KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBAHAS PERSULIT PEMBANGUNAN\u00a0 Makanan Bergizi Gratis(MBG)","author":"Andre Tambunan","date":"March 25, 2026","format":false,"excerpt":"KEPALA DESA PARANGINAN UTARA\u00a0 KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBAHAS PERSULIT PEMBANGUNAN\u00a0 Makanan Bergizi Gratis(MBG). Jakarta,GBNnews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon desak Bupati Kabupaten Humbahas\u00a0 tentang Integritas Kepala Desa Paranginan Utara Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbahas , dimana Kepala Desa dipilih masyarakat untuk membantu kinerja Bupati , maka atas\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260325_111322-600x561.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260325_111322-600x561.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260325_111322-600x561.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":13566,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/22\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kejaksaan-usut-tuntas-penyerapan-anggaran-desa-bahal-batu-1-kecamatan-sibororng-borong-kabupaten-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":13561,"position":3},"title":"KETUM PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK KEJAKSAAN USUT TUNTAS PENYERAPAN ANGGARAN DESA BAHAL BATU 1 KECAMATAN SIBORORNG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"September 22, 2025","format":false,"excerpt":"KETUM PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK KEJAKSAAN USUT TUNTAS PENYERAPAN ANGGARAN DESA BAHAL BATU 1 KECAMATAN SIBORORNGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA Jakarta - GBNNews.net,Anggaran Desa se Kabupaten Tapanuli Utara 2023 -2025 diduga kuat marak dikorupsi, salah satu Desa Bahal Batu 1 Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara . Sebagaimana\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG_20250922_200235-scaled.jpg?fit=470%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":13986,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/11\/17\/ketua-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-bupati-tapanuli-utara-copot-kepala-desa-siabalabal-3-kecamatan-sipahutar\/","url_meta":{"origin":13561,"position":4},"title":"KETUA PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK BUPATI TAPANULI UTARA COPOT KEPALA DESA SIABALABAL 3 KECAMATAN SIPAHUTAR","author":"Andre Tambunan","date":"November 17, 2025","format":false,"excerpt":"KETUA PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK BUPATI TAPANULI UTARA COPOT KEPALA DESA SIABALABAL 3 KECAMATAN SIPAHUTAR *Dugaan KKN atas Penyerapan Dana Desa Rp.2,6 Miliard *Peredaran Barang Cetakan dan Mengenai Ketertiban Umum *Pencurian Kayu dan Pengerusakan Lingkungan *Pembuatan Surat Tanah Milik Keturunan\u00a0 Simon Panjaitan yang sudah berkekuatan \u00a0\u00a0\u00a0hukum tetap ( incrah)\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_20251117_163410-1-scaled.jpg?fit=303%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":9800,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/24\/diduga-pemkab-taput-tunggangi-mafia-tanah-dan-peralihan-hutan-di-taput\/","url_meta":{"origin":13561,"position":5},"title":"Diduga Pemkab Taput Tunggangi Mafia tanah dan peralihan hutan di Taput.","author":"Andre Tambunan","date":"January 24, 2025","format":false,"excerpt":"Diduga Pemkab Taput Tunggangi Mafia tanah dan peralihan hutan di Taput. GBNNews.net,Taput -- Ganda Tampubolon ketum PPPN, desak menteri LHK dan menteri ATR BPN turun ke Tapanuli Utara untuk mengusut mafia tanah dan peralihan status hutan di Tapanuli Utara yang diduga kuat ditunggangi pemkab Tapanuli Utara . Foto : Jalan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0093-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13561"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13561\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13563,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13561\/revisions\/13563"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13562"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}