{"id":14941,"date":"2026-03-05T12:59:33","date_gmt":"2026-03-05T12:59:33","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=14941"},"modified":"2026-03-05T12:59:33","modified_gmt":"2026-03-05T12:59:33","slug":"hanya-berdasarkan-surat-palsu-mampu-kuasai-tanah-dan-terbit-sertifikat-terlarang-di-silangit-desa-pohan-tonga-kecamatan-siborongborong-kabupaten-tapanuli-utara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/03\/05\/hanya-berdasarkan-surat-palsu-mampu-kuasai-tanah-dan-terbit-sertifikat-terlarang-di-silangit-desa-pohan-tonga-kecamatan-siborongborong-kabupaten-tapanuli-utara\/","title":{"rendered":"HANYA BERDASARKAN SURAT PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

HANYA BERDASARKAN SURAT\u00a0 PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG\u00a0 DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA<\/p>\n

GBN News.net,Jakarta — Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) \u201c Ganda Tampubolon Laporkan dan\u00a0 undang Satgas KPK Pemberantasan mafia tanah , Kejaksaan Agung ,Kapolri , Menteri ATR dan BPN , Ombudsman RI , Mendagri dan instansi terkait turun ke Tapanuli Utara untuk membrantas mafia tanah yang diduga kuat ada kerjasama hitam antara oknum pejabat daerah dan pusat untuk merampok tanah rakyat\u00a0 dalam siaran Persnya.<\/p>\n

\"\"
Oplus_131072<\/figcaption><\/figure>\n

Ganda Tampubolon menyatakan telah membuat surat resmi terhadap KPK,Kejaksaan Agung, Kapolri,Ombudsman RI dan bahkan hingga ke Pak Presiden agar di atensi dan turun ke Kbupten Tapanuli Utara agar diketahui mana objek dan mana subjek sebagaimana dijanjikan pak Menteri ATR dan BPN sebelumnya dan komitmen Presiden dalam membentuk satgas pembrantasan mafia tanah .<\/p>\n

Adapun tanah tanah yang dilaporkan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah (1).161 ha tanah APL ( alokasi Penggunaan Lain) yang saat ini dicoba coba diperjualbelikan tanpa alas hak terletak diperbatasn Desa Pariksabungan,Pohan Tonga dan Desa Lobusiregar 1 (2).Seluas tanah kira kira 8 ha bekas hak pakai dinas peternakan Tapanuli Utara dan sudah berkekuatan hokum tetap akan tetapi dapat dikuasai oleh pihak lain hanya berdasarkan surat palsu bukti bukti telah disita oleh pihak kepolisian (3) Seluas tanah berukuran kira kira 20 ha ( bekas tanaman penghijauan Pramuka Tapanuli Utara) berbatasan dengan tanah HKBP diambil alih secara sepihak tanpa alas hak (recghts titel) dan diduga kuat adanya keterlibatan oknum Pejabat daerah dan pusat (4).Seluas tanah kira kira 15 ha di Desa Hutaginjang milik Efendi Rajagukguk (5).Seluas tanah milik keluarga Mangiring Hutasoit terletak di Desa Siaro bahkan telah terbit sertifikat terlarang keluar sertifikat terlarang , dimana pihak pelaku tidak dapat membuktikan alas hak ketika dikonfrontir\u00a0 bersama pihak ATR dan BPN Tapanuli Utara, Aneh\u00a0 Bin Nyata terbit sertifikat diatas sebagian tanah dengan orang yang sama dan berbeda sertifikat (5).Seluas tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau 20 ha terletak didesa Pohan Tonga , namun dapat dikuasai secara sepihak oleh yang tidak berhak (6).Seluas tanah yang sudah berkekuatan hokum tetap dan sebagian tanah bersertifikat bekas lahan eks Pramuka Silangit yang telah dimanffatkan Pemkab Tapanuli Utara selama 31 tahun\u00a0 yaitu 1976 s\/d 2001\u00a0 serta tanah lainnya yang diserobot ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Ganda Tampubolon sangat menyayangkan prinsip dan penegakan hukum di Kabupaten Tapanuli Utara , bila masyarakat pencari keadilan melaporkan permasalahan penyerobotan tanah di wilayah hukum Polres Tapanuli Utara sesuai dengan hukum acara pidana , selalu diarahkan melalui perdata yamg pada akhirnya ada yang No , ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dan sangat jelas dalam KUHPidana membunyai dua alat bukti dan memenuhi unsur bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana .<\/p>\n

Ganda Tampubolon\u00a0 mengingatkan pengadilan Negeri Tarutung (PN Trt) agar tidak menerima gugatan CAOS yang menimbulkan kerugian masyarakat pencari keadilan dan dimana gugatan caos tidak memiliki faedah dan unsur dalam proses hukum acara perdata , atas beberapa tanah yang dilaporkan ini sebagian telah pernah digugat oleh pemiliknya yang berakhir dengan putusan NO (Niet Onvankelijke Verklaad) atau putusan mengandung cacat formil namun objek bisa beralih dan dikuasai oleh pihak lain , tegas Ganda Tampubolon dalam siaran Persnya.<\/p>\n

Sebenarnya cukup proses di kepolisian dengan menambah personel Polri untuk menangani dugaan penyerobotan tanah setelah terlapor tidak dapat membuktikan alas hak sehingga tidak bertele tele menempuh jalur perdata .Dengan maraknya dugaan penyerobotan ini yang proses jalan jalan di tempat Ganda Tampubolon membuat laporan tertulis hingga ke Presiden RI , KPK ,Menteri ATR dan BPN ,Kejaksaan Agung ,Kapolri dan semua penegak hukum agar turun segera ke Tapanuli Utara dengan mengetahui mana subjek dan mana objek ucap Ganda Tampubolon mengakhiri.***TIM<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me HANYA BERDASARKAN SURAT\u00a0 PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG\u00a0 DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":14942,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-14941","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195312-scaled.jpg?fit=303%2C400&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":6539,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/06\/13\/diduga-hanya-berdasarkan-surat-palsumampu-kuasai-tanah-dan-terbitkan-shm\/","url_meta":{"origin":14941,"position":0},"title":"Diduga hanya berdasarkan surat palsu,mampu kuasai tanah dan terbitkan SHM","author":"Andre Tambunan","date":"June 13, 2024","format":false,"excerpt":"Diduga hanya berdasarkan surat palsu,mampu kuasai tanah dan terbitkan SHM GBNNews.net,Taput -- Diduga hanya berdasarkan surat palsu sekitar 8 ha tanah diperbatasan tanah 161 ha milik masyarakat warga Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara , dapat disertifikatkan dengan alas hak (right titel) Surat Palsu ' ungkap Ganda Tampubolon ketua\u00a0\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":11925,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/04\/17\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kpk-dan-kejaksaan-agung-usut-tuntas-penguasaan-lahan-tanah-bekas-hutan-cadangan-silangit-desa-pohan-tonga\/","url_meta":{"origin":14941,"position":1},"title":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga","author":"Andre Tambunan","date":"April 17, 2025","format":false,"excerpt":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga . GBNNews.net,Taput Melalui Ganda Tampubolon ketum PPPN dan mewakili kuasa warga masyarakat Pohan Tonga Jepri Lambas Sianipar mendesak penegak hukum satgas pemberantasan mafia tanah ,KPK dan Kejaksaan Agung\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9776,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/24\/ketum-pppn-laporkan-penyerobotan-tanah-seluas-8-ha-di-silangit\/","url_meta":{"origin":14941,"position":2},"title":"Ketum PPPN Laporkan Penyerobotan tanah seluas 8 Ha di Silangit.","author":"Andre Tambunan","date":"January 24, 2025","format":false,"excerpt":"Taput GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Laporkan Penyerobotan Tanah seluas 8 Ha di Silangit Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pasalnya diduga hanya berdasarkan surat palsu tanah seluas 8 ha dapat dikuasai dan diterbitkan sertifikat hak milik oleh oknum mantan PNS dinas kesehatan berinisial RMT, ungkap\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":5947,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/03\/28\/maraknya-mafia-tanah-di-tapanuli-utaradiduga-oknum-pejabat-terlibat-didalamnya\/","url_meta":{"origin":14941,"position":3},"title":"Maraknya mafia Tanah di Tapanuli Utara,diduga oknum pejabat terlibat didalamnya","author":"Andre Tambunan","date":"March 28, 2024","format":false,"excerpt":"Maraknya mafia Tanah di Tapanuli Utara,diduga oknum pejabat terlibat didalamnya. GBNNews.net,Jakarta -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) minta Presiden RI , Kepala Kejaksaan Agung RI ,Ketua KPK, Menkopolhukam,Menteri ATR dan BPN dan jajaran satgas berantas mafia tanah turun ke Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Brantas Mafia Tanah di Tapanuli\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9626,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/13\/dugaan-kkn-dan-pencucian-uang-marak-di-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara-ppn-ri-desak-kpk-menteri-atr-dan-bpn-kejaksaan-agung-usut-tuntas-dan-turun-ke-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":14941,"position":4},"title":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"January 13, 2025","format":false,"excerpt":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA . GBNNews.net,Taput -- Ganda Tampubolon ( Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara) desak KPK, Menteri ATR dan BPN , Kejaksaan Agung dan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250113_145432-scaled.jpg?fit=492%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":10752,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/03\/01\/perkumpulan-pengawas-penyelengara-negara-pppn-laporkan-sengketa-tanah-161-ha-ke-kpk-dan-presiden-prabowo-subianto\/","url_meta":{"origin":14941,"position":5},"title":"Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara (PPPN) Laporkan Sengketa Tanah 161 ha ke KPK\u00a0 dan Presiden Prabowo Subianto","author":"Andre Tambunan","date":"March 1, 2025","format":false,"excerpt":"Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara (PPPN) Laporkan Sengketa Tanah 161 ha ke KPK\u00a0 dan Presiden Prabowo Subianto . Jakarta,GBNNews.net--Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) \u201c Ganda Tua Tampubolon laporkan secara resmi sengketa tanah 161 ha di Desa Pohan Tonga, Desa Lobusiregar 1 dan Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250301-WA0064-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250301-WA0064-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250301-WA0064-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14941"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14941\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14944,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14941\/revisions\/14944"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}