{"id":15550,"date":"2026-06-25T07:11:41","date_gmt":"2026-06-25T07:11:41","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=15550"},"modified":"2026-06-25T07:11:41","modified_gmt":"2026-06-25T07:11:41","slug":"mantan-bupati-taput-nn-dituding-kuasai-tanah-masyarakat-adat-di-berbagai-tempat-di-bonapasogit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/06\/25\/mantan-bupati-taput-nn-dituding-kuasai-tanah-masyarakat-adat-di-berbagai-tempat-di-bonapasogit\/","title":{"rendered":"MANTAN BUPATI TAPUT “NN” DITUDING KUASAI TANAH MASYARAKAT ADAT DI BERBAGAI TEMPAT DI BONAPASOGIT"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

MANTAN BUPATI TAPUT “NN” DITUDING KUASAI TANAH MASYARAKAT ADAT DI BERBAGAI TEMPAT DI BONAPASOGIT<\/p>\n

GBNNews.net,Taput — Ketua umum PPPN (Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara) Ganda Tampubolon menuding keras mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) inisial Drs “NN” (Periode 2014 – 2024) kuasai tanah masyarakat adat diberbagai tempat di Bonapasogit Taput dengan cara mengatas namakan Ibu Kandungnya “BS” dan kroni kroninya.
\n“Bupati Taput dua periode ini, untuk dapat menguasai tanah masyarakat dengan cara membuat surat Keputusan Perlindungan Masyarakat hukum adat.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sebenarnya cara ini merupakan tipu muslihatnya kepada masyarakat adat dengan menggunakan wewenang dan sarana jabatan bupati yang melekat padanya. Sebagian tanah yang dikuasainya yaitu di desa Hutaginjang Kecamatan Muara seluas 1 ha yang sudah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Ibu Kandungnya “BS”. Tanah 1 ha tersebut merupakan milik Efendy Rajagukguk dari 15 ha. Ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan dia selaku bupati harus di usut secara hukum. Bahkan selain tanah Efendy Rajagukguk adalagi tanah hutan Pramuka di desa Pohan Tonga – Silangit Kecamatan Siborongborong seluas 20 ha. dan diduga dikuasainya seluas 6 ha yang dibuat atas nama Ibunya. Konyolnya jalan menuju lahan tersebut ada dibangun jalan aspal yang sumber dananya dari proyek PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) TA 2021.<\/p>\n

\"\"
Oplus_131072<\/figcaption><\/figure>\n

Data akuratnya semua sudah kita kumpulkan untuk kita laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta. Bahkan ada lagi tanah adat di Kecamatan Siatas Barita dan di Kecamatan Purbatua Kabupaten Taput yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan puluhan hektar. Semuanya sudah kita kumpulkan dan sudah kita konfirmasi kepada pengetua adat setempat. Jadi jika pun ada bantahannya yang menyebut tidak mengetahui lokasi tanah tersebut, itu adalah bohong besar. Maka sebaiknya dilaporanlah nanti kita ungkap semuanya. Dia harus diusut” ujar Ganda Tampubolon kepada Wartawan, Rabu (24\/6) di Silangit – Siborongborong.
\nGanda Tampubolon mengatakan, agar terang benderang masalah siapa mafia tanah adat didaerah Taput,sebaiknya ATR\/BPN memeriksa status kepemilikan tanah yang bertopengkan penetapan “Perlindungan masyarakat hukum adat” diberbagai desa se- Taput yang ditandatangani Drs “NN” selaku Bupati Taput.<\/p>\n

Penetapan inilah instrumennya untuk memuluskan niatnya untuk menguasai tanah masyarakat adat Taput melalui kroni kroni dan keluarganya”ujar Ganda Tampubolon seraya menyebut tidak surut dan tidak gentar dengan ancaman “NN” akan menempuh keranah hukum.
\nKetua Umum PPPN, Ganda Tampubolon membeberkan, dengan adanya PERBUB (Peraturan Bupati) yang ditandatangani “Drs NN” tentang perlindungan masyarakat hukum adat, yang salah satunya di desa Hutaginjang, Kecamatan Muara seluas 648.08 ha berbatasan dengan tanah milik Efendy Rajagukguk seluas 15 ha. Tanah Efendy Rajaguguk seluas 15 ha itu dibuktikan dengan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang ditandatangani Kepala Desa, Camat dan sudah dituangkan dalam suatu akta oleh Notaris. Tanah seluas itu tidak masuk akal dalam register sebagaiman keterangan dari pihak Kehutanan yang telah kita konfirmasi’ungkap Ganda Tampubolon.
\nIronisnya, sebut Ganda Tampubolon, 1 ha menjadi tanah milik “BS” ibu kandung mantan bupati Drs NN diatas tanah milik Efendy Rajaguguk. Bahkan saat ini sudah didirikan dua unit rumah. Sudah dilakukan berbagai upaya dengan menempuh jalur hukum namun tidak berhasil karena yang dilawannya adalah Bupati Taput. Dan akhirnya tahun 2022 Efendy Rajaguguk bersama Keluarganya menyerahkan permasalahan tanah ini kepada PPPN.<\/p>\n

“Dengan mengumpulkan bukti surat, saya menindaklanjutinya dengan melaporkannya ke Polres Taput. Berdasarkan bukti dan laporan yang kami ajukan, akhirnya pemilik sertifikat seluas 1 ha yakni “BS” diundang ke Polres Taput. Sudah tujuh (7) kali diundang untuk dimintai keterangan namun tidak pernah datang. Ada apa itu. Maka sekarang kita ungkap lagi masalah ini, karena Efendy Rajaguguk sudah sakit sakitan keluar masuk rumah sakit karena tanahnya dikuasai mantan bupati Taput dengan atas nama Ibunya”ujar Ganda Tampubolon.
\nDia menyebut, ketika chek lokadi tanah bersama Polisi Polres Taput, ratusan massa sengaja didatangkan. Bahkan ada oknum menutup akses jalan menuju tanah Efendy Rajaguguk dengan membuat plang pakai gembok. Bahkan ironisnya, Pemkab Taput membangun jalan tahun 2023 diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Efendy Rajagukguk. Jadi jalan yang dibangun itu adakah tanah milik Efendy Rajaguguk”ujar Ganda Tampubolon.
\nGanda menyebut, semua masalah mafia tanah masyarakat adat di Taput akan dilaporkan ke KPK. “Seperti yang sudah diberitakan, saya akan melaporkannya ke KPK. Saya bukan main nain, namun masih merangkum bukti bukti akurat untuk saya bawa ke KPK”tegas Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Efendy Rajagukguk yang dikonfirmasi Wartawan, Rabu (24\/6) mengatakan, bahwa masalah tanah tersebut, sudah diserahkan ke PPPN yang dipimpin Ganda Tampubolon. “Saya sudah menyerahkannya untuk ditangani sampai tuntas dan bukti surat sudah saya serahkan semuanya. Memang mantan bupati Taput Drs “NN” ini sudah buat susah keturunan nenek moyang saya.<\/p>\n

Dia sudah layak ditangkap KPK. Saya saat ini masih perawatan di Rumah Sakit di Aek Kanopan”ujar: Efendy Rajagukguk dengan singkat.<\/p>\n

BANTAH
\nSementara mantan bupati Taput Drs “NN” melalui pesan Wathsaap nya menyebut, itu semua tidak benar.
\n“Tanah Pramuka pe so binoto didia (tanah Pramuka itu, dimana itu tidak saya ketahui). Chek majo tu BPN manang kades akka ise pemilikni (Coba chek ke ATR\/BPN, siapa pemiliknya). Boasa didok si Tampuboloni keluargaku dan kroninya. Anggo on pamasukon ma tu ranah hukum (Kenapa dibilang si Tampubolon itu keluarga saya dan kroni kroni. Kalau ini akan ditempuh ke jalur hukum)”Ujar mantan bupati Taput dua periode Drs Nikson Nababan melalui pesan WA nya. (<\/p>\n

Pengirim berita :
\nParlindungan Hutasoit<\/p>\n

Keterangan foto I :<\/p>\n

Lokasi lahan 1 hektar di desa Hutaginjang – Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara yang disebut Ketua Umum PPPN Ganda Tampubolon seluas 1 ha milik “BS” Ibu mantan mantan bupati Taput Drs NN dan sudah SHM (Sertifikat Hak Milik).<\/p>\n

Keterangan fhoto II<\/p>\n

Efendy Rajagukguk (71) pemilik tanah seluas 15 ha di desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, saat ini opname di rumah sakit di Aek Kanopan. Dia mengaku tertekan karena tanahnya dikuasai.<\/p>\n

Keterangan fhoto III<\/p>\n

Ketua Umum PPPN, Ganda Tampubolon<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me MANTAN BUPATI TAPUT “NN” DITUDING KUASAI TANAH MASYARAKAT ADAT DI BERBAGAI TEMPAT DI BONAPASOGIT GBNNews.net,Taput — Ketua umum<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":15551,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-15550","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG-20260625-WA0090-scaled.jpg?fit=600%2C370&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":15479,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/06\/06\/penetapan-perlindungan-hukum-adat-atas-tanah-di-taput-menjadi-bancakan-mafia-tanah-dan-ajang-kkn\/","url_meta":{"origin":15550,"position":0},"title":"Penetapan Perlindungan Hukum Adat Atas Tanah di Taput Menjadi Bancakan Mafia Tanah Dan Ajang KKN","author":"Andre Tambunan","date":"June 6, 2026","format":false,"excerpt":"Penetapan Perlindungan Hukum Adat Atas Tanah di Taput Menjadi Bancakan Mafia Tanah Dan Ajang KKN GBNNews.net,Jakarta -- Melalui ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon menilai Keputusan Bupati Tapanuli Utara Tentang Perlindungan Masayarakat Hukum Adat dan menetapkan beberapa bidang tanah adat di Tapanuli Utara diduga menjadi ajang korupsi dan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG_20260606_172326-scaled.jpg?fit=230%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":13470,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/06\/pemkab-tapanuli-utara-rampas-tanah-warga-dengan-dalih-masuk-asset-daerah-tanpa-dasar-hukumketum-pppn-laporkan-mantan-bupati-taput-ke-kpkkejaksaan-agung-ombudsman-ri-dan-presiden\/","url_meta":{"origin":15550,"position":1},"title":"Pemkab Tapanuli Utara Rampas Tanah Warga Dengan Dalih Masuk Asset Daerah Tanpa Dasar Hukum,Ketum PPPN Laporkan Mantan Bupati Taput Ke KPK,Kejaksaan Agung ,Ombudsman RI dan Presiden","author":"Andre Tambunan","date":"September 6, 2025","format":false,"excerpt":"Pemkab Tapanuli Utara Rampas Tanah Warga Dengan Dalih Masuk Asset Daerah Tanpa Dasar Hukum,Ketum PPPN Laporkan Mantan Bupati Taput Ke KPK,Kejaksaan Agung ,Ombudsman RI dan Presiden GBNNews.net,Jakarta -- Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses menghapus BMD dari daftar inventaris barang dengan menerbitkan keputusan pejabat berwenang. Tindakan ini bertujuan untuk\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG_20250622_194151-469x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":14827,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/02\/19\/ketum-pppn-ganda-tampubolon-desak-kejari-taput-proses-tanah-apl-seluas-161-ha-refrensi-surat-menteri-atr-dan-bpn-ri-no-1339-perolehan-hak-atas-tanah-secara-umum\/","url_meta":{"origin":15550,"position":2},"title":"Ketum PPPN Ganda Tampubolon Desak Kejari Taput Proses Tanah APL seluas 161 ha Refrensi Surat Menteri ATR dan BPN RI No. 1339 Perolehan Hak Atas Tanah Secara Umum","author":"Andre Tambunan","date":"February 19, 2026","format":false,"excerpt":"Ketum PPPN Ganda Tampubolon Desak Kejari Taput Proses Tanah APL seluas 161 ha Refrensi Surat Menteri ATR dan BPN RI No. 1339 Perolehan\u00a0 Hak Atas Tanah Secara Umum. Jakarta,GBNNews.net--Berdasarkan UU Kejaksaan RI mengenai peredaran barang cetakan dan mengenai ketertiban umum, Surat Menteri ATR dan BPN No. 1339 tentang perolehan hak\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/IMG_20260219_120252-422x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":9804,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/25\/pppn-minta-menteri-atr-dan-bpn-menteri-lhk-turun-ke-taput\/","url_meta":{"origin":15550,"position":3},"title":"PPPN MINTA MENTERI ATR DAN BPN ,MENTERI LHK TURUN KE TAPUT","author":"Andre Tambunan","date":"January 25, 2025","format":false,"excerpt":"PPPN MINTA MENTERI ATR DAN BPN ,MENTERI LHK TURUN KE TAPUT Taput GBNNews.net --\u00a0 Warga masyarakat Lumbanjulu Desa Siborongborong 1 ,Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara minta ketegasan Pj Bupati Tapanuli Utara atas akses jalan yang dilintasi Jalan Ringroad (Lingkar) Silangit terkesan menghalangi akses jalan\u00a0 pemilik kebun disekitarnya. Tahun anggaran 2024\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0103-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0103-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0103-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9764,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/23\/pppn-akan-laporkan-ke-presiden-penyerobotan-tanah-40-ha-di-desa-hutaginjang\/","url_meta":{"origin":15550,"position":4},"title":"PPPN AKAN LAPORKAN KE PRESIDEN PENYEROBOTAN TANAH 40 HA DI DESA HUTAGINJANG","author":"Andre Tambunan","date":"January 23, 2025","format":false,"excerpt":"PPPN AKAN LAPORKAN KE PRESIDEN PENYEROBOTAN TANAH 40 HA DI DESA HUTAGINJANG Taput GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon , desak KPK satgas pemberantasan mafia tanah turun ke Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.Pasalnya di Tapanuli Utara dapat diterbitkan sertifikat tanpa alas hak (rech titel) walaupun\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0063-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0063-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0063-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9626,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/13\/dugaan-kkn-dan-pencucian-uang-marak-di-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara-ppn-ri-desak-kpk-menteri-atr-dan-bpn-kejaksaan-agung-usut-tuntas-dan-turun-ke-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":15550,"position":5},"title":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"January 13, 2025","format":false,"excerpt":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA . GBNNews.net,Taput -- Ganda Tampubolon ( Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara) desak KPK, Menteri ATR dan BPN , Kejaksaan Agung dan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250113_145432-scaled.jpg?fit=492%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15550","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15550"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15550\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15553,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15550\/revisions\/15553"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15551"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15550"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15550"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15550"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}