{"id":15554,"date":"2026-06-25T12:09:52","date_gmt":"2026-06-25T12:09:52","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=15554"},"modified":"2026-06-25T12:18:30","modified_gmt":"2026-06-25T12:18:30","slug":"ketum-pppn-ganda-tampubolon-minta-kpk-dan-kejaksaan-agung-ri-usut-tuntas-dugaan-kkn-penyerapan-dana-pemulihan-ekonomi-nasional-rp-400-000-000-000-di-kabupaten-tapanuli-utara-provinsi-su","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/06\/25\/ketum-pppn-ganda-tampubolon-minta-kpk-dan-kejaksaan-agung-ri-usut-tuntas-dugaan-kkn-penyerapan-dana-pemulihan-ekonomi-nasional-rp-400-000-000-000-di-kabupaten-tapanuli-utara-provinsi-su\/","title":{"rendered":"Ketum PPPN Minta KPK dan Kejaksaan Agung RI \u201cUsut Tuntas Dugaan KKN Penyerapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Rp.400.000.000.000 di Kabupaten Taput"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

Ketum PPPN Ganda Tampubolon Minta KPK dan Kejaksaan Agung RI \u201cUsut Tuntas Dugaan KKN Penyerapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Rp.400.000.000.000 di\u00a0 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara<\/p>\n

Jakarta,GBNnews.net — Ganda Tampubolon ketum PPPN ( Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara ) desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut tuntas penyerapan dana PEN Tahun 2020 dan Tahun 2021 Rp.400.000.000.000.000 (empat ratus milliard rupiah) di Kabupaten Tapanuli Utara era kepemimpinan Drs.Nikson Nababan \u201c ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

\"\"
Oplus_131072<\/figcaption><\/figure>\n

Pada tahun 2020 dan 2021 saat Pandemi Covid 19 terjadi tidak ada kegiatan pemerintah dan masyarakat dan bahkan 80 % Anggaran APBN\/APBD Provinsi dan Kabupaten Kota di alokasikan untuk menangani penanggulangan Covid 19 tahun 2020\u00a0 dan 2021, namun \u00a0 masa itu Drs.Nikson Nababan sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan dana pinjaman berbunga Tahun 2020 Rp.326.670.000.000.(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliard Rupiah) dan Tahun 2021 kembali mengajukan pinjaman PEN Rp.73.330.000.000 ( Tujuh\u00a0 Puluh Tiga Miliard Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).<\/p>\n

\"\"
Oplus_131072<\/figcaption><\/figure>\n

Penyerapan seluruh anggaran dana Pinjaman berbunga tahun 2020 dialokasikan secara cepat dan tidak melalui tendering ,ina \u2013Proc dan tidak melibatkan LPSE\/SPSE sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 \u201c tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga patut diduga penyerapannya dilakukan secara Swakelola \u201c artinya dikerjakan , diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA ) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana KPA\/PPK dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Tapanuli Utara selaku pihak yang bertanggung jawab\u201d ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Ganda Tampubolon menegaskan apabila Anggaran PEN di tenderkan dan SKPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)\u00a0 dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) tentu akan melibatkan LPSE\/SPSE sebagai Sistem Pengadaan Secara Elektornik akan membuka ruang tender proyek\u00a0 untuk memenangkan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Per Pres\u00a0 tentang Pengadaan Barang dan Jasa .<\/p>\n

Dalam Perpres \u201c tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah diatur proyek diatas Rp.200.000.000 wajib di tenderkan dan proyek dibawah Rp.200.000.000 dapat dilakukan Penghunjukan Langsung (PL) kemudian dalam Perpres FISIK tidak dapat di subkontrakkan dan harus dikerjakan langsung pihak pemenang tender\u201d Jelas Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Akibat tahun 2020 -2021 masa tersebut adalah Pandemi Covid-19 tentu tidak ada kegiatan masyarakat maupun pemerintah secara fisik , sehingga pos pos penyerapan atau pengalokasian anggaran dana pinjaman tersebut dimana bukti fisiknya.<\/p>\n

Menurut informasi yang beredar Drs.Nikson Nababan mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan penyerapan dana PEN telah diperiksa Inspektorat dan didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan pihaknya menyatakan sudah terealisasi dengan baik dan sesuai aturan<\/p>\n

Menanggapi informasi tersebut \u201c Ganda Tampubolon menyatakan apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Kejaksaan dan Inspektorat tentang penyerapan dana PEN ? mengapa pada 2026 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Utara berhasil mengungkap Dugaan KKN terhadap BG Mantan Kadis Perkim Kabupaten Tapanuli Utara dengan rekanan pemenang tender Lampu Penerangan Jalan Umum yang merugikan keuangan Negara Rp.4,8 Miliar dan tak mungkin lahir seorang anak tanpa ibu dan bapak , sehingga pertanggungjawaban .<\/p>\n

Dana PEN bukan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan tanggung jawab Mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara , kan dia yang mengajukan pinjaman dan dia yang bertanggung jawab karena tidak memiliki persetujuan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara selaku perwakilan rakyat Tapanuli Utara\u00a0 \u201c ungkap Ganda Tampubolon .<\/p>\n

Akibat peminjaman dana PEN yang tidak diketahui pengalokasiannya Tahun 2025 Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Utara tidak menerima gaji , pada berapalah Gaji Kepala Desa , demikian juga Uang Sertifikasi Guru dialihkan untuk membayar pinjaman Dana PEN yang tidak jelas juntrungannya dan dibebankan terhadap Pemda Kabupaten Tapanuli Utara\u201c tegas Ganda Tampubolon<\/p>\n

Tidak ada alasan KPK dan Kejaksaan Agung untuk tidak menindaklanjuti dan mengusut penyerapan dana PEN Rp.400.000.000.000.000 di Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan suatu bukti nyata 1237 paket yang disubkontarkan tidak diketahui jejak digitalnya sebagaimana diungkapkan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dalam penetapan BG sebagai tersangka dugaan KKN dana PEN yang merugikan keuangan Negara Rp.4,8 Miliar.<\/p>\n

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 \u201c tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah , pasal 61 dan 132 , dijelaskan :\u00a0 PP No.58 Tahun 2005 \u201c Pasal 61 ayat 1\u00a0 : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.<\/p>\n

Peraturan Pemerintah\u00a0 No.58 Tahun 2005 \u201c\u00a0 Pasal \u201c 132 ayat (1) \u201cSetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap\u00a0 dan sah, dan mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud\u201d Ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Kemudian Undang Undang No.31 Tahun 1999, jo UU No.20 tahun 2001 \u201c Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korporasi pasal 12\u00a0 huruf (i) UU No.31 Tahun 1999,jo UU No.20 Tahun 2001 \u201c Dipidana dengan pidana penjara penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun secara tidak langsung\u00a0 dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan atau pengawasan yang pada saat dikaukan perbuatan , untuk seluruh atau sebagian\u00a0 ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya .<\/p>\n

\u00a0UU No.31 Tahun 1999 \u201c Bab II pasal 3 , tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya , karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara , dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh )tahun dan denda paling sedikit\u00a0 Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<\/p>\n

Undang Undang No.5 Tahun 1999 \u201c Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Bab VIII, Sanksi bagian (a ) Pasal 47 ayat (1).Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang yang melanggar ketentuan undang undang ini . (2).Tindakan administratif berupa\u00a0 dapat berupa (a).penetapan pembatalan perjanjian, perintah terhadap pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical, perintah untuk pelaku usaha untuk menghentikan\u00a0 kegiatan yang terbukti\u00a0 menimbulkan praktek monopoli\u00a0 dan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat .Perintah terhadap pelaku\u00a0 untuk menghentikan posisi dominan , penetapan ganti rugi\u00a0 atau pengenaan denda serendah rendahnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).<\/p>\n

Tahun 2022 Drs.Nikson Nababan Keluarkan Surat Penetapan Perlindungan Masyarakat\u00a0 Hukum Adat\u00a0 dan Marak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tidak Diketahui Sumber Dana \/Anggaran.<\/p>\n

Ganda Tampubolon juga menyoroti maraknya pembangunan infrastruktur menuju lokasi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat , dan saat ini telah diatur dalam KUHP Baru Nomor.1 Tahun 2023 \u201c tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan KUHAP No.20 Tahun 2025 \u201c tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana , sehingga tidak ada alasan hukum lebih tinggi dari Peraturan Bupati dalam Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibandingkan dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku diseluruh NKRI sedangkan PerBup Taput hanya berlaku di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan hukum adat.<\/p>\n

Dengan tidak ada kejelasan pos pos pengalokasian dana PEN Rp.400.000.000.000 ( Empat Ratus Miliard Rupiah ) di Kabupaten Tapanuli Utara , apalagi skala prioritas penyerapan anggaran tersebut adalah untuk pembanguan infrastruktur jalan ke Desa tertinggal , tidak tertutup kemungkinan anggaran tersebut dialihkan untuk maksud maksud tertentu menguasai tanah , seraya meminta kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Utara agar mendeglerasikan hak implementasinya atas Surat Keputusan Bupati Taput Tahun 2022 \u201c Tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat\u00a0 serta memeriksa status tanah tanah yang ditetapkan sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat ****TIM**<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me Ketum PPPN Ganda Tampubolon Minta KPK dan Kejaksaan Agung RI \u201cUsut Tuntas Dugaan KKN Penyerapan Dana Pemulihan Ekonomi<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":15556,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-15554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG_20260625_190537-scaled.jpg?fit=273%2C400&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":13470,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/06\/pemkab-tapanuli-utara-rampas-tanah-warga-dengan-dalih-masuk-asset-daerah-tanpa-dasar-hukumketum-pppn-laporkan-mantan-bupati-taput-ke-kpkkejaksaan-agung-ombudsman-ri-dan-presiden\/","url_meta":{"origin":15554,"position":0},"title":"Pemkab Tapanuli Utara Rampas Tanah Warga Dengan Dalih Masuk Asset Daerah Tanpa Dasar Hukum,Ketum PPPN Laporkan Mantan Bupati Taput Ke KPK,Kejaksaan Agung ,Ombudsman RI dan Presiden","author":"Andre Tambunan","date":"September 6, 2025","format":false,"excerpt":"Pemkab Tapanuli Utara Rampas Tanah Warga Dengan Dalih Masuk Asset Daerah Tanpa Dasar Hukum,Ketum PPPN Laporkan Mantan Bupati Taput Ke KPK,Kejaksaan Agung ,Ombudsman RI dan Presiden GBNNews.net,Jakarta -- Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses menghapus BMD dari daftar inventaris barang dengan menerbitkan keputusan pejabat berwenang. Tindakan ini bertujuan untuk\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG_20250622_194151-469x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":11925,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/04\/17\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kpk-dan-kejaksaan-agung-usut-tuntas-penguasaan-lahan-tanah-bekas-hutan-cadangan-silangit-desa-pohan-tonga\/","url_meta":{"origin":15554,"position":1},"title":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga","author":"Andre Tambunan","date":"April 17, 2025","format":false,"excerpt":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga . GBNNews.net,Taput Melalui Ganda Tampubolon ketum PPPN dan mewakili kuasa warga masyarakat Pohan Tonga Jepri Lambas Sianipar mendesak penegak hukum satgas pemberantasan mafia tanah ,KPK dan Kejaksaan Agung\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":13754,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/18\/pppn-ri-minta-kpk-dan-penegak-hukum-turunusut-penguasaan-lahan-yang-ilegal\/","url_meta":{"origin":15554,"position":2},"title":"PPPN RI minta KPK dan penegak Hukum turun,usut penguasaan lahan yang ilegal","author":"Andre Tambunan","date":"October 18, 2025","format":false,"excerpt":"PPPN RI minta KPK dan penegak Hukum turun,usut penguasaan lahan yang ilegal. GBNNews.net,Jakarta-- Ketua Umum PPPN RI Ganda Tampubolon Laporkan Secara Resmi Penguasaan Lahan 161 ha mulai dari Presiden dan penegak hukum KPK,Kejaksaan Agung secara hierarki. Penguasaan lahan 161 ha oleh warga masyarakat tanpa alasan hak mampu memperjual belikan tanah\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251018-WA0071-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":9626,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/13\/dugaan-kkn-dan-pencucian-uang-marak-di-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara-ppn-ri-desak-kpk-menteri-atr-dan-bpn-kejaksaan-agung-usut-tuntas-dan-turun-ke-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":15554,"position":3},"title":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"January 13, 2025","format":false,"excerpt":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA . GBNNews.net,Taput -- Ganda Tampubolon ( Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara) desak KPK, Menteri ATR dan BPN , Kejaksaan Agung dan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250113_145432-scaled.jpg?fit=492%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":15252,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/04\/24\/ketua-umum-pppn-desak-kapolri-dan-ombudsman-ri-usut-dugaan-penggelapan-uang-2miliar-oleh-oknum-yang-tidak-bertanggung-jawab-untuk-magang-ke-jepang\/","url_meta":{"origin":15554,"position":4},"title":"Ketua Umum PPPN Desak Kapolri dan Ombudsman RI Usut dugaan Penggelapan uang 2Miliar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk magang ke Jepang","author":"Andre Tambunan","date":"April 24, 2026","format":false,"excerpt":"Ketua Umum PPPN Desak Kapolri dan Ombudsman RI Usut dugaan Penggelapan uang 2Miliar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk magang ke Jepang. Gbnnews.net Jakarta --Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) desak dan minta Kapolri, Ombudsman RI usut tuntas terlapor dugaan penggelapan uang sebesar kira kira 2 miliard rupiah yang\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/IMG-20260424-WA0014-600x450.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/IMG-20260424-WA0014-600x450.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/IMG-20260424-WA0014-600x450.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":13566,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/22\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kejaksaan-usut-tuntas-penyerapan-anggaran-desa-bahal-batu-1-kecamatan-sibororng-borong-kabupaten-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":15554,"position":5},"title":"KETUM PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK KEJAKSAAN USUT TUNTAS PENYERAPAN ANGGARAN DESA BAHAL BATU 1 KECAMATAN SIBORORNG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"September 22, 2025","format":false,"excerpt":"KETUM PERKUMPULAN PENGAWAS PENYELENGGARA NEGARA DESAK KEJAKSAAN USUT TUNTAS PENYERAPAN ANGGARAN DESA BAHAL BATU 1 KECAMATAN SIBORORNGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA Jakarta - GBNNews.net,Anggaran Desa se Kabupaten Tapanuli Utara 2023 -2025 diduga kuat marak dikorupsi, salah satu Desa Bahal Batu 1 Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara . Sebagaimana\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG_20250922_200235-scaled.jpg?fit=470%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15554"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15554\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15560,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15554\/revisions\/15560"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15556"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}