{"id":15881,"date":"2026-08-19T16:44:02","date_gmt":"2026-08-19T16:44:02","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=15881"},"modified":"2026-08-19T16:44:02","modified_gmt":"2026-08-19T16:44:02","slug":"pppn-desak-kpk-usut-tuntas-bukti-fisik-dana-pen-2020-2021-di-dinas-pertanian-kabupaten-tapanuli-utara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/08\/19\/pppn-desak-kpk-usut-tuntas-bukti-fisik-dana-pen-2020-2021-di-dinas-pertanian-kabupaten-tapanuli-utara\/","title":{"rendered":"PPPN Desak KPK Usut Tuntas Bukti Fisik Dana PEN 2020-2021 di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

PPPN Desak KPK Usut Tuntas Bukti Fisik Dana PEN 2020-2021 di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara .<\/p>\n

Jakarta,GBNnews.net — Pasca Covid-19 Tahun 2020 dan 2021 , melalui Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Drs.Nikson Nababan mengajukan pinjaman uang berbunga yaitu PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional) terhadap PT.Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) sebesar Rp.363.700.000.000, sebagaimana tertuang pada Akta Perjanjian No.29\u00a0 \u201cTanggal 23 Oktober 2020.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)\u00a0 menerima Rp.51.329.252.200 dan dialokasikan secara swakelola murni dan tidak melalui tendering sebagaimana tertuang dalam PerPres No.16 Tahun 2018 \u201c tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .<\/p>\n

\"\"
Oplus_131072<\/figcaption><\/figure>\n

Swakelola adalah dikerjakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)\u00a0 dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara selaku pihak yang bertanggung jawab atas pos pos pengalokasian anggaran , sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 \u201c tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Pasal 61 dan Pasal 132 \u201c mengenai bukti fisik dan bukti penagihan harus dapat dipertanggungjawabkan .<\/p>\n

Berdasarkan data yang diterima PPPN ( Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara) anggaran tersebut dialokasikan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa 164 Paket x Rp.200.000.000 dan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam di Desa 59 Paket x Rp.200.000.000 dan penyediaan Rotavator Traktor Besar Rp.179.252.200,00, Penyediaan Mesin Pemipil Jagung Corn Sheller Rp.300.000.000 dan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung (DID Tambahan Tahap II) Rp.200.000.000, secara keseluruhan anggaran\u00a0 Rp.51.329.252.200\u00a0 terdiri dari 256 Paket .<\/p>\n

Pada Tahun 2021 saat terjadi Covid-19 kembali Pemkab Tapanuli Utara, mengajukan pinjamanRp.73.330.000.000 , sekitar Rp.2.500.000.000 dari anggaran tersebut dialokasikan secara ( Tujuh Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) diduga dialokasikan secara terselubung karena tidak diketahui secara transparan dan akuntabilitas.<\/p>\n

Dugaan Perbuatan melawan hukum\u00a0 hukum\u201d\u00a0 hal ini sesuai dengan \u00a0 \u00a0 ;<\/p>\n

Undang Undang No.20 Tahun 2001 \u201c tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi<\/p>\n

\u00a0Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 \u201c tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah , pasal 61 dan 132 , dijelaskan :\u00a0 PP No.58 Tahun 2005 \u201c Pasal 61 ayat 1\u00a0 : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.<\/p>\n

Peraturan Pemerintah\u00a0 No.58 Tahun 2005 \u201c\u00a0 Pasal \u201c 132 ayat (1) \u201cSetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap\u00a0 dan sah, dan mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.<\/p>\n

1.Kitab Undang Undang No.1 Tahun 2023 \u201c tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana<\/p>\n

2.Kitab Undang Undang No.20 Tahun 2025 \u201c tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana<\/p>\n

3.Undang Undang Tindak Pidana Korupsi No.20 Tahun 2001 \u201c tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/p>\n

4.Undang Undang dan ketentuan hukum lainnya .<\/p>\n

Penjelasan Hukum.<\/p>\n

UU Tipikor , pada pasal 12 huruf e UU No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk pada pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971 , dan pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.Untuk menyimpulkan apakah suatu\u00a0 perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini , harus memenuhi unsur unsur :Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ,dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,secara melawan hukum, Memaksa seseorang memberikan sesuatu , membayar , atau menerima pembayaran dengan Potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.<\/p>\n

Drs.Nikson Nababan (Mantan\u00a0 Bupati Taput ) terbukti\u00a0 menyalahgunakan kekuasaan Pasal 12 huruf\u00a0 e UU No.31 Tahun 1999 jo ,UU No.20 Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<\/p>\n

Drs.Nikson Nababan adalah Penyelenggara Negara \u201c sebagaimana dalam UU menyatakan \u201c Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa\u00a0 seseorang memberikan sesuatu , membayar , atau menerima pembayaran dengan potongan , atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<\/p>\n

Pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 :menyatakan \u201c Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1\u00a0(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar) rupiah.<\/p>\n

Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo dan UU No.20 Tahun 2001 :\u201d menyatakan \u201c .Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat\u00a0 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun\u00a0 dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<\/p>\n

Pegawai Negeri\u00a0 atau penyelenggara Negara \u201cMemalsukan Buku Untuk Pemeriksaan Administrasi\u00a0 Adalah Korupsi Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo,UU No.20 Tahun 2001 :\u201dDipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai\u00a0 yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu , dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.<\/p>\n

Dalam Benturan Kepentingan UU Tipikor menyatakan \u201c Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara \u201cTurut Serta Dalam Pengadaan Yang Diurusnya\u00a0 Adalah Korupsi : Pasal 12 huruf I UU No.31 tahun 1999 jo, UU No.20 Tahun 2001 \u201cDipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama\u00a0 20 (dua puluh )tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<\/p>\n

Dalam UU Tipikor disebutkan \u201c Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan , yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk\u00a0 mengurus atau mengawasinya.<\/p>\n

Negara dalam keadaan darurat hukuman mati dapat dilakukan terhadap koruptor dan terlepas dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan WTP tidak berlaku saat negara dalam keadaan darurat, WTP hanya salah satu penilaian Menteri Keuangan dan tidak merupakan jaminan tidak berkorupsi.<\/p>\n

Tahun 2020 dan 2021 Pengadaan Barang dan Jasa dihentikan anggaran Negara sekitar 80 % dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 tahun 2020 dan 2021 , kegiatan kegiatan masyarakat dibatasi dan tidak dapat berkumpul lebih dari 2 orang terjadi jaga jarak , sehingga patut diduga bukti fisik atas penyerapan dana PEN 2020 dan 2021 sebesar Rp.400.000.000.000 tidak diketahui keberadaannya dan temuan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sekitar 1273 Paket Anggaran PEN tidak diketahui rekam jejaknya dan sebagian tidak tepat sasaran , sehingga PPPN meminta kepada KPK Periksa Bukti Fisik alokasi anggaran tersebut dan periksa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2021.<\/p>\n

Mantan Bupati Tapanuli Utara diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan karena sarana yang ada padanya , karena jabatannya , dimana negara dalam keadaan darurat dan mengalokasikan Anggaran 80 % untuk penanggulangan Covid-19 Tahun 2020 dan 2021.<\/p>\n

Kesempatan tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain , dan dampaknya telah merugikan keuangan negara karena sejumlah anggaran tidak tepat sasaran , dpergunakan secara buru buru dan tidak Memulihkan Ekonomi Nasional bahkan uang sertifikasi guru , Dana Desa, Gaji Kepala Desa dialihkan untuk menyicil hutang yang juntrungan untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<\/p>\n

Bukti nyata tanggal 18 Agustus 2026 Melalui Bupati Tapanuli Utara memohonkan merestrukturisasi\u00a0 PEN 2020 dari Rp.177,3 Miliar\u00a0 menjadi skema baru dengan angsuran Rp.1,64 miliar\u00a0 perbulan mulai Januari 2027 sampai dengan Desember 2035, dengan rincian\u00a0 Total Pinjaman Awal (2020) Rp.319,2 Milair , yang terbayar\/dilunasi\u00a0 Rp.141,8 Miliar dan Sisa Restrukturisasi Ro.177,3 Miliard menjadi Beban Hutang Pemkab Tapanuli Utara , \u00a0 sedangkan alokasi anggaran tidak jelas keberadaannya.<\/p>\n

Untuk itu melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK periksa Kadis Pertanian Tapanuli Utara 2020-2021<\/p>\n

(* TIM*)<\/p>\n

 <\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me PPPN Desak KPK Usut Tuntas Bukti Fisik Dana PEN 2020-2021 di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara . Jakarta,GBNnews.net<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":15882,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-15881","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack-related-posts":[{"id":15554,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/06\/25\/ketum-pppn-ganda-tampubolon-minta-kpk-dan-kejaksaan-agung-ri-usut-tuntas-dugaan-kkn-penyerapan-dana-pemulihan-ekonomi-nasional-rp-400-000-000-000-di-kabupaten-tapanuli-utara-provinsi-su\/","url_meta":{"origin":15881,"position":0},"title":"Ketum PPPN Minta KPK dan Kejaksaan Agung RI \u201cUsut Tuntas Dugaan KKN Penyerapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Rp.400.000.000.000 di Kabupaten Taput","author":"Andre Tambunan","date":"June 25, 2026","format":false,"excerpt":"Ketum PPPN Ganda Tampubolon Minta KPK dan Kejaksaan Agung RI \u201cUsut Tuntas Dugaan KKN Penyerapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Rp.400.000.000.000 di\u00a0 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Jakarta,GBNnews.net -- Ganda Tampubolon ketum PPPN ( Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara ) desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut tuntas penyerapan dana PEN Tahun\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG_20260625_190558-401x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":15677,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/07\/18\/pppn-ri-desak-kpk-dan-kejaksaan-agung-tangkap-mantan-bupati-taput-nn-atas-dugaan-kkn-dana-pen-400-millard-tahun-2000-dan-2001\/","url_meta":{"origin":15881,"position":1},"title":"PPPN RI DESAK KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG TANGKAP MANTAN BUPATI TAPUT NN ATAS DUGAAN KKN DANA PEN 400 Millard Tahun 2000 dan 2001","author":"Andre Tambunan","date":"July 18, 2026","format":false,"excerpt":"PPPN RI DESAK KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG TANGKAP MANTAN BUPATI TAPUT NN ATAS DUGAAN KKN DANA PEN 400 Millard Tahun 2000 dan 2001. Jakarta GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) minta tangkap dan periksa segera mantan Bupati Tapanuli Utara terkait dugaan KKN atas penyerapan dana pinjaman pemulihan ekonomo\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG_20260606_125918-scaled.jpg?fit=467%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":9626,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/13\/dugaan-kkn-dan-pencucian-uang-marak-di-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara-ppn-ri-desak-kpk-menteri-atr-dan-bpn-kejaksaan-agung-usut-tuntas-dan-turun-ke-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":15881,"position":2},"title":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"January 13, 2025","format":false,"excerpt":"DUGAAN KKN DAN PENCUCIAN UANG MARAK DI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA\u00a0 ,PPN RI DESAK KPK, MENTERI ATR DAN BPN ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS DAN TURUN KE TAPANULI UTARA . GBNNews.net,Taput -- Ganda Tampubolon ( Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara) desak KPK, Menteri ATR dan BPN , Kejaksaan Agung dan\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250113_145432-scaled.jpg?fit=492%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":13712,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/11\/kpk-harus-turun-tangan-usut-tuntas-dana-desa-dan-dana-pendidikan-di-humbahas-dan-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":15881,"position":3},"title":"KPK HARUS TURUN TANGAN USUT TUNTAS DANA DESA DAN DANA PENDIDIKAN DI HUMBAHAS DAN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"October 11, 2025","format":false,"excerpt":"KPK HARUS TURUN TANGAN USUT TUNTAS DANA DESA DAN DANA PENDIDIKAN DI\u00a0 HUMBAHAS DAN TAPANULI UTARA Diduga Kuat Inspektorat dan Kepala Desa \/Kepala Sekolah Bersekongkol * GBNNews.net,Jakarta -- Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan penyelengaraan pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat daerah provinsi, kabupaten \/kota dan masyarakat demikian\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251011-WA0045-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":15589,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/07\/03\/pppn-minta-kpk-kejaksaan-agung-usut-tuntas-hph-pt-toba-pulp-lestaritbk-seluas-138-055-ha\/","url_meta":{"origin":15881,"position":4},"title":"PPPN MINTA KPK ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS HPH PT.TOBA PULP LESTARI,Tbk ,SELUAS 138.055 HA","author":"Andre Tambunan","date":"July 3, 2026","format":false,"excerpt":"PPPN MINTA KPK ,KEJAKSAAN AGUNG USUT TUNTAS HPH PT.TOBA PULP LESTARI,Tbk ,SELUAS 138.055 HA JAKARTA,GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon minta KPK , Kejaksaan Agung,Menteri Kehutanan , Ombudsman RI dan Menteri\u00a0 ATR dan BPN RI , usut tuntas mafia tanah Hak Konsesi PT.Toba Pulp Lestari ,Tbk\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260703_164105-scaled.jpg?fit=600%2C372&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260703_164105-scaled.jpg?fit=600%2C372&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/IMG_20260703_164105-scaled.jpg?fit=600%2C372&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":15784,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/08\/06\/tangkap-dan-penjarakan-koruptor-dana-pen-tahun-2020-2021ketum-pppn-tegaskan-proses-secara-hukum-dugaan-korupsi\/","url_meta":{"origin":15881,"position":5},"title":"Tangkap dan penjarakan Koruptor dana PEN tahun 2020-2021,Ketum PPPN tegaskan proses secara Hukum dugaan Korupsi","author":"Andre Tambunan","date":"August 6, 2026","format":false,"excerpt":"Tangkap dan penjarakan Koruptor dana PEN tahun 2020-2021,Ketum PPPN tegaskan proses secara Hukum dugaan Korupsi. GBNNews.net,Jakarta (6\/08)-- Korupsi Keadaan Negara Darurat Dapat Dikenakan Hukuman Mati dan tidak terlepas dari Tanpa Terkecuali. Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) , Ganda Tampubolon,desak KPK tindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan penyimpangan Dana PEN Tahun 2020\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG_20260606_125918-scaled.jpg?fit=467%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG_20260819_232843-scaled.jpg?fit=287%2C400&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15881"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15881\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15885,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15881\/revisions\/15885"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15882"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}