{"id":16155,"date":"2026-10-13T12:38:20","date_gmt":"2026-10-13T12:38:20","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=16155"},"modified":"2026-10-13T12:39:26","modified_gmt":"2026-10-13T12:39:26","slug":"dugaan-korupsi-sman-1-paranginan-belum-terungkap-pppn-ri-desak-kejaksaan-ungkap-secara-transparan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/10\/13\/dugaan-korupsi-sman-1-paranginan-belum-terungkap-pppn-ri-desak-kejaksaan-ungkap-secara-transparan\/","title":{"rendered":"Dugaan Korupsi SMAN 1 Paranginan Belum Terungkap PPPN RI desak Kejaksaan Ungkap Secara Transparan"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

Dugaan Korupsi SMAN 1 Paranginan Belum Terungkap PPPN RI desak Kejaksaan Ungkap Secara Transparan .<\/p>\n

Jakarta GBNnews.net — Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon desak Kejari Humbang Hasundutan usut tuntas Dugaan Korupsi di SMAN 1 Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan .Pasalnya \u2013 SMA Negeri 1 Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumater Utara \u00a0Tahun 2024,<\/p>\n

\"\"
Oplus_131072<\/figcaption><\/figure>\n

Kepala Sekolah nya yaitu Gotma Samosir ,memiliki jumlah Siswa\/I sekitar 679, lalu sekolah tersebut menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 18 Januari 2024 Rp 512.645.000,\u2013 dana BOS tahap 2 sekolah menerima tanggal 12 Agustus 2024 Rp 512.645.00.<\/p>\n

Ditambahkan Syahrul, sekolah yang menerima dana BOS wajib hukum nya pihak sekolah dalam hal ini Kepsek melaporkan penggunaan dana BOS ke Kementrian tujuan nya agar Kementrian serta Masyarakat mengetahui dikemanakan SMA dana BOS tersebut.
\nSalah satu peraturan yang mengatur transparansi penggunaan dana publik, termasuk dana BOS, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU ini, disebutkan bahwa setiap badan publik, termasuk sekolah, wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran. Pelanggaran terhadap UU KIP dapat berujung pada sanksi hukum, karena informasi terkait penggunaan dana negara adalah hak publik yang harus diberikan tanpa kecuali.
\nLaporan Kepala SMA Negeri 1 Paranginan, ke Kementrian katanya dana BOS tahap 1 tahun 2024 digunakan untuk : \u2013 penerimaan Peserta Didik baru Rp 4.240.000pengembangan perpustakaan dan\/atau layanan pojok baca Rp 119.827.000pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 2.600.000pelaksanaan kegiatan evaluasi\/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 85.711.000 pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 76.344.000pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 79.940.000langganan daya dan jasa Rp 14.400.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 39.983.000penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 26.000.000pembayaran honor Rp 63.600.000, Total Dana Rp 512.645.000
\nLalu, laporan Kepala SMA Negeri 1 Paranginan, ke Kementrian katanya dana BOS tahap 2 tahun 2024 digunakan untuk : \u2013 penerimaan Peserta Didik baru\u00a0 Rp 8.400.000pengembangan perpustakaan dan\/atau layanan pojok baca Rp 201.414.000pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 10.130.000pelaksanaan kegiatan evaluasi\/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 26.181.000pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 68.070.000pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 15.810.000langganan daya dan jasa Rp 14.400.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 104.640.000pembayaran honor Rp 63.600.000, Total Dana Rp 512.645.000<\/p>\n

Berangkat dari laporan Kepala Sekolah tersebut diatas, LBHK-Wartawan Sumatera Utara melakukan invesitgasi, ditemukan fakta diduga Kepsek merekayasa laporannya ke Kementrian hal ini dapat merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
\nSebut saja terhadap kegiatan pengembangan perpustakaan dan\/atau layanan pojok baca tahun 2024 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.321 Juta lebih diduga direkaya oleh Kepsek terhadap laporannya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, adapun modus korupsinya yaitu bekerjasama dengan penerbit atau distributor, yang mana penerbit atau distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian yang dibengkakkan jumlah nya atau mark up.
\nLalu, terhadap\u00a0pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain<\/p>\n

DAN\u00a0pelaksanaan kegiatan evaluasi\/asesmen pembelajaran dan bermain yang menyerap dana BOS tahun 2024 sekitar Rp.124 Juta lebih diduga dikorupsi, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah \u2013 olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.<\/p>\n

Berikutnya, terhadap kegaiatan administrasi kegiatan sekolah yang menyerap dana BOS tahun 2024 sekitar Rp.144 juta lebih diduga dikorupsi Kepsek, modus dugaan korupsi nya yaitu membuat laporan fiktif seolah \u2013 olah kegiatan terlaksana diatas kertas fakta dilapangan tidak ada sama sekali, lalu masih ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS terlihat diduga dikorupsi oleh pihak sekolah<\/p>\n

Selanjutnya terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.144 juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa \u2013 apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek\u00a0 menghubungi pihak \u2013 pihak penjual barang \/ bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang \/ bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 25.<\/p>\n

Tahun 2023 dana BOS diterima SMA Negeri 1 Paranginan tahap 1 tanggal 17 April 2023\u00a0Rp 504.000.000, lalu tahap 2 sekolah terima tanggal 25 Juli 2023\u00a0Rp 504.000.000,- dalam pengelolaan nya diduga dikorupsi oleh Kepsek, modusnya hampir sama dengan dugaan korupsi penggunaan dana BOS tahun 2024.
\nUntuk itu, dugaan korupsi dana BOS Reguler di SMA Negeri 1 Paranginan, di usut tuntas, maka saat ini LBHK-Wartawan Sumut lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, bila ada pihak \u2013 pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lalu menjual seragam sekolah dengan harga yang tinggi, penjualan buku serta pungli lainnya.<\/p>\n

Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres\u00a0Humbang Hasundutan\u00a0dan Polda Sumut serta ke Kejaksaan Negeri\u00a0Humbang Hasundutan\u00a0dan Kejati Sumut sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular 2023 \u2013 2024 di\u00a0SMA Negeri 1 Paranginan, harus usut tuntas, bila terbukti maka wajib hukumnya pihak yang terlibat diduga korupsi dimasukkan ke penjara.<\/p>\n

Media ini berupaya konfirmasi ke SMA Negeri 1 Paranginan dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa bertemu dengan Kepsek, beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa<\/p>\n

Menurut Ganda Tampubolon Ketua Umum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) permasalahan ini telah menjadi komsumsi public karena sudah beredar diberbagai media , hal ini sesuai dengan Undang Undang No.40 Tahun 1999 \u201c tentang Pers Bab.VII Pasal 17 \u201c Masyarakat berhak membantu dan mengembangkan kemerdekaan Pers .Atas dasar itu PPPN RI akan segera membuat Laporan Resmi ke APH secara hierarchi*** TIM<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me Dugaan Korupsi SMAN 1 Paranginan Belum Terungkap PPPN RI desak Kejaksaan Ungkap Secara Transparan . Jakarta GBNnews.net —<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":16156,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-16155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pendidikan"],"jetpack-related-posts":[{"id":13745,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/16\/dana-pendidikan-sman-1-paranginan-kabupaten-humbahas-diduga-dikorupsipppn-ri-desak-kpk-periksa-kepala-sekolah-dan-inspektorat\/","url_meta":{"origin":16155,"position":0},"title":"DANA PENDIDIKAN SMAN 1 PARANGINAN KABUPATEN HUMBAHAS DIDUGA DIKORUPSI,PPPN RI DESAK KPK PERIKSA KEPALA SEKOLAH DAN INSPEKTORAT","author":"Andre Tambunan","date":"October 16, 2025","format":false,"excerpt":"DANA PENDIDIKAN SMAN 1 PARANGINAN KABUPATEN HUMBAHAS DIDUGA DIKORUPSI,PPPN RI DESAK KPK PERIKSA KEPALA SEKOLAH DAN INSPEKTORAT GBNNews.net,Jakarta -- Undang Undang Sistem Pendidikan menyatakan penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten, kota dan masyarakat, demikian juga UU Pers No.40 Tahun 1999 \u201c tentang Pers\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251016-WA0088-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251016-WA0088-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251016-WA0088-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":15929,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/08\/23\/pppn-ri-desak-polres-humbahas-tangkap-segera-pelaku-dugaan-penipuan-penggelapan-iming-iming-masuk-polisi\/","url_meta":{"origin":16155,"position":1},"title":"PPPN RI Desak Polres Humbahas Tangkap Segera Pelaku Dugaan Penipuan \/Penggelapan Iming Iming Masuk Polisi","author":"Andre Tambunan","date":"August 23, 2026","format":false,"excerpt":"PPPN RI Desak Polres Humbahas Tangkap Segera Pelaku Dugaan Penipuan \/Penggelapan Iming Iming Masuk Polisi. Jakarta GBNnews.net -- Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara minta Kapolres Humbang Hasundutan (Humbahas) usut segera pelaku dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seorang ketua Ormas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Perbuatan tersebut mencederai reputasi organisasi,\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260823-WA0073-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260823-WA0073-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260823-WA0073-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":13561,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/09\/22\/penyerapan-dana-desa-paranginan-selatan-kabupaten-humbahas-akan-dilaporkan-ke-kejaksaan-secara-hierarchi\/","url_meta":{"origin":16155,"position":2},"title":"PENYERAPAN DANA DESA PARANGINAN SELATAN KABUPATEN HUMBAHAS AKAN DILAPORKAN KE KEJAKSAAN SECARA HIERARCHI","author":"Andre Tambunan","date":"September 22, 2025","format":false,"excerpt":"PENYERAPAN DANA DESA PARANGINAN SELATAN KABUPATEN HUMBAHAS\u00a0 AKAN DILAPORKAN KE KEJAKSAAN SECARA HIERARCHI Jakarta GBNNews.net-- Berdasarkan Undang Undang Pers No.40 Tahun 1999\u201d tentang Pers , Bab.VII Pasal 17 \u201c Masyarakat berhak membantu dan mengembangkan kemerdekaan Pers , serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 \u201c tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG_20250922_195025-scaled.jpg?fit=391%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":15925,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/08\/23\/ketum-desak-kepolisian-usut-tuntas-kasus-tppo-di-humbang-hasundutan\/","url_meta":{"origin":16155,"position":3},"title":"Ketum PPPN RI desak kepolisian usut tuntas kasus TPPO di Humbang Hasundutan.","author":"Andre Tambunan","date":"August 23, 2026","format":false,"excerpt":"Jakarta GBNnews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) desak Polres Humbang Hasundutan tindak lanjuti segera laporan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang Undang Perlindungan Anak\" tegas Ganda Tampubolon \u00a0 Terjadinya dugaan penjualan bayi di Klinik H. Pangaribuan bersama dengan Bindes serta ibu Bayi tanpa sepengetahuan ayah atau\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260823-WA0053-scaled.jpg?fit=410%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":8635,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/10\/28\/perjudian-marak-di-kabupaten-humbang-hasundutan-pppn-minta-kapolres-tertibkan-dan-tutup-perjudian\/","url_meta":{"origin":16155,"position":4},"title":"Perjudian Marak di Kabupaten Humbang Hasundutan ,PPPN minta Kapolres Tertibkan dan Tutup\u00a0 Perjudian","author":"Andre Tambunan","date":"October 28, 2024","format":false,"excerpt":"Perjudian Marak di Kabupaten Humbang Hasundutan ,PPPN minta Kapolres Tertibkan dan Tutup\u00a0 Perjudian . Humbahas GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara \u201c Ganda Tampubolon desak Kapolres Humbahas agar menutup segala bentuk perjudian di wilayah hukum Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera -Utara . Praktik perjudian dapat berlangsung diduga kuat adanya\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG_20241028_174659-scaled.jpg?fit=362%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":15677,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/07\/18\/pppn-ri-desak-kpk-dan-kejaksaan-agung-tangkap-mantan-bupati-taput-nn-atas-dugaan-kkn-dana-pen-400-millard-tahun-2000-dan-2001\/","url_meta":{"origin":16155,"position":5},"title":"PPPN RI DESAK KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG TANGKAP MANTAN BUPATI TAPUT NN ATAS DUGAAN KKN DANA PEN 400 Millard Tahun 2000 dan 2001","author":"Andre Tambunan","date":"July 18, 2026","format":false,"excerpt":"PPPN RI DESAK KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG TANGKAP MANTAN BUPATI TAPUT NN ATAS DUGAAN KKN DANA PEN 400 Millard Tahun 2000 dan 2001. Jakarta GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) minta tangkap dan periksa segera mantan Bupati Tapanuli Utara terkait dugaan KKN atas penyerapan dana pinjaman pemulihan ekonomo\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG_20260606_125918-scaled.jpg?fit=467%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG_20261013_193201-scaled.jpg?fit=423%2C400&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16155"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16155\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16159,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16155\/revisions\/16159"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}