{"id":7529,"date":"2024-08-16T13:23:12","date_gmt":"2024-08-16T13:23:12","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=7529"},"modified":"2024-08-16T13:23:12","modified_gmt":"2024-08-16T13:23:12","slug":"tanah-yang-sudah-berkekuatan-hukum-tetap-dan-sudah-dieksekusi-mampu-digugat-dengan-gugatan-caos-dilaporkan-ke-penegak-hukum-secara-hierarki","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/08\/16\/tanah-yang-sudah-berkekuatan-hukum-tetap-dan-sudah-dieksekusi-mampu-digugat-dengan-gugatan-caos-dilaporkan-ke-penegak-hukum-secara-hierarki\/","title":{"rendered":"TANAH YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN SUDAH DIEKSEKUSI MAMPU DIGUGAT DENGAN GUGATAN CAOS , DILAPORKAN KE PENEGAK HUKUM SECARA HIERARKI"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

TANAH YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN SUDAH DIEKSEKUSI MAMPU DIGUGAT DENGAN GUGATAN CAOS , DILAPORKAN KE PENEGAK HUKUM SECARA HIERARKI<\/p>\n

GBNNews.net,Jakarta — Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Laporkan Dugaan Penyerobotan tanah seluas 70 ha terletak di Desa Pohan Jae , Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara,<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Pasalnya Tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi , mampu di Gugat oleh sejumlah warga tanpa alas hak dan\u00a0 gugatan \u201cCaos \u201c untuk menghilangkan hak hak oleh pemilik tanah .<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ketika gugatan terjadi tahun 1980 an dan dimenangkan oleh Pasaribu sebagai pemilik tanah atau terdiri dari 16 Kepala Keluarga (KK) dilakukan upaya eksekusi tahun 1986 dan tidak pernah ada lagi pihak pihak yang berkeberatan hingga tahun 2024 .<\/p>\n

Gugatan terjadi antara 16 KK Pasaribu yang sudah menguasai lahan tanah secara turun temurun , menggugat warga Hutaginjang dan Warga Purbasinomba menjadi saksi -saksi di pengadilan menyatakan tanah tersebut adalah tanah Hutaginjang dan ternyata Warga Hutaginjang kalah dalam proses hukum mulai dari tingkat Pengadilan Negeri ,Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI, selanjutnya \u201canmaning\u201d dan dilaksanakan eksekusi .<\/p>\n

Ganda Tampubolon menyebutkan kalau memang tanah yang dijadikan objek perkara ketika berperkara , maka Warga Purbasinomba pada saat itu harus menjadi tergugat Intervensi dan bukan sebagai saksi menyatakan tanah objek perkara tanah milik Warga Hutaginjang Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara.<\/p>\n

Pada tahun 2024 beberapa warga Purbasinomba termasuk keturunan saksi saksi yang menyatakan tanah dijadikan objek perkara adalah tanah warga Hutaginjang atau yang sudah kalah dalam perkara mengaku menjadi pemiliknya dan menyatakan tanah warisan.<\/p>\n

Modus operandi dilakukan dengan cara menebang pohon yang tumbuh diatasnya , mengakibatkan pemilik tanah melaporkan perbuatan pelaku yang menebangi pohon ke Polres Tapanuli Utara ,sebagaimana laporan polisi nomor :LP\/B\/11\/ 106\/VI \/2024\/SPKT\/POLRES TAPANULI -UTARA dengan tindak pidana pencurian dan pemberatan (curat)sesuai\u00a0 dimaksud pasal 363 Undang Undang No.1 Tahun 1946, laporan\u00a0 tanggal 02 Mei 2024<\/p>\n

Setelah dilaporkan para pelaku Polres Tapanuli Utara melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan Undang Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 \u201c tentang Kepolisian Republik Indonesia .<\/p>\n

Ternyata dengan adanya laporan pengaduan pencurian dan pemberitaan oleh pemilik tanah secara tiba tiba warga Purbasinomba berusaha menguasai lahan tanah dan mengklaim tanah menjadi miliknya tanpa alas hak selanjutnya mengintimidasi pemilik tanah dengan melibatkan warga lain hingga berjumlah 300 sampai 400 orang. Ketika dilakukan mediasi di Kantor Camat Siborong-borong ratusan warga Purbasinomba mendatangi kantor Camat Siborong-borong dan dengan tegas Polres Tapanuli Utara menyatakan tidak dapat dihalang halangi oleh siapapun dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta upaya ATR dan BPN dalam melakukan pengukuran sesuai tupoksi (tugas pokok dan pungsi).<\/p>\n

Bukan hanya disitu warga Purbasinomba juga melakukan gugatan \u201c CAOS\u201d tanpa alas hak\u00a0 sesuai\u00a0 gugatan No.90\/Pdt.G13\/Pdt.G.\/2024\/PN Trt dan gugatan tersebut\u00a0 tidak memenuhi unsur dalam Hukum Acara Perdata \u201c dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk menguasai lahan dan mengintimidasi pemilik tanah , dan tidak menghargai putusan pengadilan serta eksekusi yang sudah dilaksanakan \u201c\u00a0 ungkap Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Atas dasar itu \u201c Ganda Tampubolon melaporkan pidana terhadap penegak hukum\u00a0 KPK cq.Satgas pemberantasan mafia tanah , Kejaksaan Agung sesuai dengan UU Kejaksaan mengenai ketertiban umum dan peredaran barang cetakan serta Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi , Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar menolak gugatan penggugat karena diduga gugatan CAOS jelas Ganda Tampubolon.<\/p>\n

Pokok permasalahan\u00a0 adalah tindak pidana penyerobotan atas tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap (incrahts) dan dilaksanakan eksekusi , apabila pihak pemilik tanah yang sah menjawab pengadilan atas gugatan gugatan CAOS akan menghasilkan Putusan NO\u00a0 (Niet Onvankelijke Varklaard dan memberikan kesempatan untuk melakukan upaya gugatan , dan apabila Hakim Pengadilan Negeri Tarutung memenangkan salah satu antara penggugat dan tergugat maka akan terjadi banding dan kasasi untuk menghilangkan hak hak pemilik tanah .<\/p>\n

Ganda Tampubolon mengharapkan Pengadilan Negeri Tarutung untuk membuat putusan menolak gugatan penggugat dengan alasan hukum CAOS \u201c tidak memiliki unsur dalam proses hukum acara perdata , sehingga putusan dan eksekusi yang sudah dilaksanakan tahun 1986 sudah permanen dan berkekuatan hukum tetap pemiliknya 16 KK Pasaribu yang sudah menguasai lahan tanah secara terus menerus dan dilanjutkan dengan Proses Hukum acara pidana terhadap penegak hukum secara hierarki tegasnya.<\/p>\n

Perbuatan para pelaku penyerobotan tanah dengan dalih melakukan gugatan perdata dan selanjutnya menguasai lahan tanah secara paksa serta mengintimidasi pemilik sah sesuai putusan adalah perbuatan melawan hukum dan adalah pidana dan bukan perdata, sehingga penegak hukum harus menghentikan seluruh kegiatan pelaku diatas tanah dan memasang garis polisi selanjutnya memproses para pelaku sesuai pidana , diduga kuat adanya oknum oknum yang ikut campur dalam permasalahan tanah ini, harus disikat oleh menteri ATR dan BPN sesuai arahan Presiden RI tentang pembentukan satgas pemberantasan mafia tanah dan melibatkan KPK,Kejaksaan Agung ,Kapolri , Menteri ATR dan BPN ,Ombudsman RI ,Menkopolhumkam dan instansi lainnya<\/p>\n

Ganda Tampubolon juga menagih janji Pak Menteri Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar turun ke Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara , yang menjadi sarang mafia tanah , dimana Hadi Tjahjanto menyatakan akan turun kelokasi tanah agar mengetahui mana Subjek dan Objek tanah.****(@GT)<\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me TANAH YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN SUDAH DIEKSEKUSI MAMPU DIGUGAT DENGAN GUGATAN CAOS , DILAPORKAN KE PENEGAK<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":7532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-7529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_20240816_201105-scaled.jpg?fit=503%2C400&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":7288,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/08\/06\/tanah-yang-sudah-berkekuatan-hukum-tetap-dan-dilaksanakan-excicted-diduga-akan-digugat-dengan-gugatan-caos\/","url_meta":{"origin":7529,"position":0},"title":"TANAH YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN DILAKSANAKAN EXCECUTIE DIDUGA AKAN DIGUGAT DENGAN GUGATAN CAOS","author":"Andre Tambunan","date":"August 6, 2024","format":false,"excerpt":"TANAH YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN DILAKSANAKAN EXCECUTIE DIDUGA AKAN DIGUGAT DENGAN GUGATAN CAOS GBNNews.net,Jakarta -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggaran Negara (PPPN) yang juga salah seorang penasehat GBN News, minta kepada penegak hukum Pengadilan Negeri\u00a0 Tarutung secara hierarki dan Komisi Yudisial\u00a0 mengawasi dugaan gugatan Caos \u201c yaitu gugatan yang\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240806-WA0050-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":14941,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2026\/03\/05\/hanya-berdasarkan-surat-palsu-mampu-kuasai-tanah-dan-terbit-sertifikat-terlarang-di-silangit-desa-pohan-tonga-kecamatan-siborongborong-kabupaten-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":7529,"position":1},"title":"HANYA BERDASARKAN SURAT PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"March 5, 2026","format":false,"excerpt":"HANYA BERDASARKAN SURAT\u00a0 PALSU MAMPU KUASAI TANAH DAN TERBIT SERTIFIKAT TERLARANG\u00a0 DI SILANGIT DESA POHAN TONGA KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA GBN News.net,Jakarta -- Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) \u201c Ganda Tampubolon Laporkan dan\u00a0 undang Satgas KPK Pemberantasan mafia tanah , Kejaksaan Agung ,Kapolri , Menteri ATR dan BPN\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG_20260305_195429-600x327.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":7425,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/08\/12\/penyerobotan-tanah-di-desa-muara-tapus-kecamatan-manduamas-kabupaten-tapanuli-tengah-di-laporkan-ke-kpk-satgas-pemberantasan-mafia-tanah-dan-menteri-atr-dan-bpn-ri\/","url_meta":{"origin":7529,"position":2},"title":"Penyerobotan Tanah di Desa Muara Tapus ,Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah di Laporkan ke KPK Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Menteri ATR dan BPN-RI.","author":"Andre Tambunan","date":"August 12, 2024","format":false,"excerpt":"Penyerobotan Tanah di Desa Muara Tapus ,Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah di Laporkan ke KPK Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Menteri ATR dan BPN-RI. Foto : Lokasi Tanah yang diserobot dan terkesan tidak takut hukum . GBNNews.net,Jakarta --\u00a0 Ketua Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) laporkan dugaan penggelapan dan perampasan hak\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_20240812_110129-scaled.jpg?fit=600%2C325&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_20240812_110129-scaled.jpg?fit=600%2C325&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_20240812_110129-scaled.jpg?fit=600%2C325&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":9776,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/24\/ketum-pppn-laporkan-penyerobotan-tanah-seluas-8-ha-di-silangit\/","url_meta":{"origin":7529,"position":3},"title":"Ketum PPPN Laporkan Penyerobotan tanah seluas 8 Ha di Silangit.","author":"Andre Tambunan","date":"January 24, 2025","format":false,"excerpt":"Taput GBNNews.net -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Laporkan Penyerobotan Tanah seluas 8 Ha di Silangit Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Pasalnya diduga hanya berdasarkan surat palsu tanah seluas 8 ha dapat dikuasai dan diterbitkan sertifikat hak milik oleh oknum mantan PNS dinas kesehatan berinisial RMT, ungkap\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250124-WA0079-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":13754,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/18\/pppn-ri-minta-kpk-dan-penegak-hukum-turunusut-penguasaan-lahan-yang-ilegal\/","url_meta":{"origin":7529,"position":4},"title":"PPPN RI minta KPK dan penegak Hukum turun,usut penguasaan lahan yang ilegal","author":"Andre Tambunan","date":"October 18, 2025","format":false,"excerpt":"PPPN RI minta KPK dan penegak Hukum turun,usut penguasaan lahan yang ilegal. GBNNews.net,Jakarta-- Ketua Umum PPPN RI Ganda Tampubolon Laporkan Secara Resmi Penguasaan Lahan 161 ha mulai dari Presiden dan penegak hukum KPK,Kejaksaan Agung secara hierarki. Penguasaan lahan 161 ha oleh warga masyarakat tanpa alasan hak mampu memperjual belikan tanah\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251018-WA0071-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":11511,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/03\/27\/pemkab-tapanuli-utara-rampok-tanah-masyarakat\/","url_meta":{"origin":7529,"position":5},"title":"PEMKAB TAPANULI UTARA RAMPOK TANAH MASYARAKAT.","author":"Andre Tambunan","date":"March 27, 2025","format":false,"excerpt":"PEMKAB TAPANULI UTARA RAMPOK TANAH MASYARAKAT. Jakarta,GBNNews.net -- Melalui Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) laporkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas dugaan perampokan tanah masyarakat. Pada tahun 1974 Kabupaten Tapanuli Utara sebelum pemekaran menjadi 4 Kabupaten merealisasikan 3 Unit Sanggar Pramuka , satu unit disoposurung Balige , satu unit di Samosir\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250326-WA0072-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250326-WA0072-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250326-WA0072-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7529"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7529\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7533,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7529\/revisions\/7533"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}