{"id":9710,"date":"2025-01-19T02:00:37","date_gmt":"2025-01-19T02:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/gbnnews.net\/?p=9710"},"modified":"2025-01-19T02:00:37","modified_gmt":"2025-01-19T02:00:37","slug":"atr-dan-bpn-tapanuli-utara-terdahulu-mampu-diperdaya-dan-terbitkan-7-sertifikat-tanah-tanpa-alasan-hak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/01\/19\/atr-dan-bpn-tapanuli-utara-terdahulu-mampu-diperdaya-dan-terbitkan-7-sertifikat-tanah-tanpa-alasan-hak\/","title":{"rendered":"ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH TANPA ALASAN HAK"},"content":{"rendered":"
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
\r\n\t\t\t\t\t\t\tFollow me<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>

ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH\u00a0 TANPA ALASAN HAK<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara(PPPN)Pidanakan Pemilik Sertifikat<\/p>\n

Tapanuli Utara GBNNews.net– Ganda Tampubolon Ketua Umum Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara (PPPN) pidanakan para pelaku penggelapan tanah dan ATR dan BPN Tapanuli Utara terbitkan 7 Sertikat atas sebagian tanah tanpa alas hak\u00a0 * rechgts titel.<\/p>\n

Berawal dengan adanya bangunan diatas tanah yang bukan pemiliknya , melalui permohonan PPPN tentang alas gak yang timbul diatas tanah ternyata telah timbul 7 sertifikat atas nama\u00a0 SHM No.233\/2019 \u00a0 atas nama : JHONSON RIVAI SIHOMBING ,dan nama asli RIVAI HUTASOIT,SHM 355\/2029 atas nama :\u00a0 JHONSON RIVAI SIHOMBING ,dan nama asli RIVAI HUTASOIT.SHM 516\/2019 atas nama : OBERNAT HUTASOIT.SHM 325\/2022atas nama : MARDAPOT HUTASOIT ,SHM 611\/2022 atas nama : HERBET HUTASOIT\/<\/p>\n

\u00a0Melalui Kasie Sengketa ATR dan BPN RI Kabupaten Tapanuli Utara telah mengundang pemilik sertifikat \u201c Toga Pardamean Sihotang ,ternyata\u00a0 sebagian dari pemilik tanah datang dan ternyata tidak dapat membuktikan alas hak yang digunakan , dimana para pemilik sertifikat bukanlah bersaudara atau memperoleh tanah berdasarkan hak waris , kemudian ditemukan 2 sertifikat dengan orang yang sama dan bebeda marga dan tidak\u00a0 dapat membuktikan alas hak .<\/p>\n

Ironisnya para pemilik sertifikat sudah tidak dapat membuktikan sertifikat tidak beritikat baik untuk mengosongkan tanah atau membongkar rumah yang dibangun dan dijadikan tempat tinggal , atas dasar hal tersebut Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara meminta terhadap ATR dan BPN Kabupaten Tapanuli Utara\u00a0 agar membatalkan sertifikat terlarang yang ditimbulkan .<\/p>\n

Selanjutnya Ganda Tampubolon menempuh jalur hukum dengan melaporkan para pelaku kepada Polres Kabupaten Tapanuli Utara dan saat ini dalam ber;proses .<\/p>\n

Dalam Undang Undang dinyatakan \u201c Setiap BPN dilarang menerbitkan Sertifikat apabila tanah itu \/objek tanah belum memenuhi persyaratan , apabila BPN menerbitkan sertifikat tanpa memenuhi persyaratan maka sertifikat tersebut dinyatakan sertifikat terlarang ( cacat hukum) , sehingga segala kerugian yang timbul dibebankan terhadap BPN yang telah menerbitkan sertifikat.<\/p>\n

Sejak dilakukan mediasi terhadap para pemegang sertifikat pada tahun 2023 , ternyata hingga saat ini tidak ada itikat baik para pemegang sertifikat untuk mengembalikan tanah dan bahkan tetap pada pendiriannya mempertahankan sertifikat terlarang dan menguasai lahan tanah dan bahkan membangun banguna rumah diatasnya.<\/p>\n

Perbuatan pelaku telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana\u00a0 KUHP :<\/p>\n

Pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2) Pasal 263 KUHP\u201d berbunyi:<\/p>\n

 <\/p>\n

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<\/p>\n

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang \u00a0 dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 266 KUHP<\/p>\n

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai akta itu selah-lah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<\/p>\n

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut selah-lah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.Pasal 55 (1&2) 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu,2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu.<\/p>\n

Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu,makna kata pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2); \u201cbarangsiapa menyuruh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta<\/p>\n

melakukan perbuatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,\u201ddan untuk \u00a0yang mengaku ahli waris bisa di jerat dengan beberapa pasal pidana dengan cara tipu muslihat demi menguntungkan diri sendiri, menggelapkan para ahli waris yang sebenarnya demi menguntungkan diri sendiri hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melakukan penyerobotan tanah milik klien kami hingga timbulnya kerugian orang lain \u00a0sesuai ketentuan \u00a0pasal 378,372,385 KUHP.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal\u00a0 372 KUHP \u00a0Tentang Penggelapan<\/p>\n

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 378\u00a0 : Penipuan \u201c \u201cBarang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun\u201d<\/p>\n

 <\/p>\n

Dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan perbuatan yang tidak sah , memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan , seseorang yang melakukan dengan kata kata bohongnya itu , menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu benda kepadanya, karena\u00a0 tanpa adanya kebohongan itu, belum tentu yang bersangkutan akan menyerahkan itu secara sukarela.<\/p>\n

Pasal 385 KUHP \u00a0Tentang Penyerobotan Lahan<\/p>\n

 <\/p>\n

Sesuai ketentuan pasal\u00a0385\u00a0Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.<\/p>\n

 <\/p>\n

Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur \u201cmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan\u201d, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual\/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 385 Ayat 1 KUHP:<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cDiancam pidana penjara paling lama empat tahun,\u00a0barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditver band sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain<\/p>\n

 <\/p>\n

ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0TANPA ALAS HAK\u00a0<\/span><\/p>\n

Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Pidanakan Pemilik Sertifikat\u00a0<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Tapanuli Utara GBN\u00a0<\/span><\/p>\n

Ganda Tampubolon Ketua Umum Perkumpulan Pengawas Penyelengara Negara (PPPN) pidanakan para pelaku penggelapan tanah dan ATR dan BPN Tapanuli Utara terbitkan 7 Sertikat atas sebagian tanah tanpa alas hak\u00a0 * rechgts titel.<\/span><\/p>\n

Berawal dengan adanya bangunan diatas tanah yang bukan pemiliknya , melalui permohonan PPPN tentang alas gak yang timbul diatas tanah ternyata telah timbul 7 sertifikat atas nama\u00a0 SHM No.233\/2019 \u00a0 atas nama : JHONSON RIVAI SIHOMBING ,dan nama asli RIVAI HUTASOIT,SHM 355\/2029 <\/span> atas nama :\u00a0 JHONSON RIVAI SIHOMBING ,dan nama asli RIVAI HUTASOIT.SHM 516\/2019<\/span> atas nama : OBERNAT HUTASOIT.SHM 325\/2022atas nama : MARDAPOT HUTASOIT ,SHM 611\/2022<\/span> atas nama : HERBET HUTASOIT\/\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0Melalui Kasie Sengketa ATR dan BPN RI Kabupaten Tapanuli Utara telah mengundang pemilik sertifikat \u201c Toga Pardamean Sihotang ,ternyata\u00a0 sebagian dari pemilik tanah datang dan ternyata tidak dapat membuktikan alas hak yang digunakan , dimana para pemilik sertifikat bukanlah bersaudara atau memperoleh tanah berdasarkan hak waris , kemudian ditemukan 2 sertifikat dengan orang yang sama dan bebeda marga dan tidak\u00a0 dapat membuktikan alas hak .<\/span><\/p>\n

Ironisnya para pemilik sertifikat sudah tidak dapat membuktikan sertifikat tidak beritikat baik untuk mengosongkan tanah atau membongkar rumah yang dibangun dan dijadikan tempat tinggal , atas dasar hal tersebut Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara meminta terhadap ATR dan BPN Kabupaten Tapanuli Utara\u00a0 agar membatalkan sertifikat terlarang yang ditimbulkan .<\/span><\/p>\n

Selanjutnya Ganda Tampubolon menempuh jalur hukum dengan melaporkan para pelaku kepada Polres Kabupaten Tapanuli Utara dan saat ini dalam ber;proses .<\/span><\/p>\n

Dalam Undang Undang dinyatakan \u201c Setiap BPN dilarang menerbitkan Sertifikat apabila tanah itu \/objek tanah belum memenuhi persyaratan , apabila BPN menerbitkan sertifikat tanpa memenuhi persyaratan maka sertifikat tersebut dinyatakan sertifikat terlarang ( cacat hukum) , sehingga segala kerugian yang timbul dibebankan terhadap BPN yang telah menerbitkan sertifikat.<\/span><\/p>\n

Sejak dilakukan mediasi terhadap para pemegang sertifikat pada tahun 2023 , ternyata hingga saat ini tidak ada itikat baik para pemegang sertifikat untuk mengembalikan tanah dan bahkan tetap pada pendiriannya mempertahankan sertifikat terlarang dan menguasai lahan tanah dan bahkan membangun banguna rumah diatasnya.<\/span><\/p>\n

Perbuatan pelaku telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana\u00a0 KUHP :\u00a0<\/span><\/p>\n

Pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2) Pasal 263 KUHP\u201d berbunyi:<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<\/span><\/p>\n

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang \u00a0 dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 266 KUHP<\/span><\/p>\n

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai akta itu selah-lah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<\/span><\/p>\n

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut selah-lah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.Pasal 55 (1&2) 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu,2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu.<\/span><\/p>\n

Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu,makna kata pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2); \u201cbarangsiapa menyuruh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta\u00a0<\/span><\/p>\n

melakukan perbuatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,\u201ddan untuk \u00a0yang mengaku ahli waris bisa di jerat dengan beberapa pasal pidana dengan cara tipu muslihat demi menguntungkan diri sendiri, menggelapkan para ahli waris yang sebenarnya demi menguntungkan diri sendiri hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melakukan penyerobotan tanah milik klien kami hingga timbulnya kerugian orang lain \u00a0sesuai ketentuan \u00a0pasal 378,372,385 KUHP.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal\u00a0 372 KUHP \u00a0Tentang Penggelapan<\/span><\/p>\n

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 378\u00a0 : Penipuan \u201c \u201cBarang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun\u201d<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan perbuatan yang tidak sah , memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan , seseorang yang melakukan dengan kata kata bohongnya itu , menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu benda kepadanya, karena\u00a0 tanpa adanya kebohongan itu, belum tentu yang bersangkutan akan menyerahkan itu secara sukarela.<\/span><\/p>\n

Pasal 385 KUHP \u00a0Tentang Penyerobotan Lahan<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Sesuai ketentuan pasal\u00a0385\u00a0Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur \u201cmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan\u201d, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual\/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 385 Ayat 1 KUHP:<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cDiancam pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditver band sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.(@Red)<\/span><\/p>\n\n

<\/div>
\n\t\t\t\t\tTweet<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
<\/div>
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\"instagram-Button\"\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div><\/div>
\n \n \"Fb-Button\"\n <\/a>\n <\/div>
<\/fb:like><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Follow me ATR DAN BPN TAPANULI UTARA TERDAHULU MAMPU DIPERDAYA DAN TERBITKAN 7 SERTIFIKAT TANAH\u00a0 TANPA ALASAN HAK \u00a0 \u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":9711,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-9710","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG_20250119_084911-scaled.jpg?fit=474%2C400&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":6539,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/06\/13\/diduga-hanya-berdasarkan-surat-palsumampu-kuasai-tanah-dan-terbitkan-shm\/","url_meta":{"origin":9710,"position":0},"title":"Diduga hanya berdasarkan surat palsu,mampu kuasai tanah dan terbitkan SHM","author":"Andre Tambunan","date":"June 13, 2024","format":false,"excerpt":"Diduga hanya berdasarkan surat palsu,mampu kuasai tanah dan terbitkan SHM GBNNews.net,Taput -- Diduga hanya berdasarkan surat palsu sekitar 8 ha tanah diperbatasan tanah 161 ha milik masyarakat warga Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara , dapat disertifikatkan dengan alas hak (right titel) Surat Palsu ' ungkap Ganda Tampubolon ketua\u00a0\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240613-WA0062-scaled.jpg?fit=533%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":11925,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/04\/17\/ketum-perkumpulan-pengawas-penyelenggara-negara-desak-kpk-dan-kejaksaan-agung-usut-tuntas-penguasaan-lahan-tanah-bekas-hutan-cadangan-silangit-desa-pohan-tonga\/","url_meta":{"origin":9710,"position":1},"title":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga","author":"Andre Tambunan","date":"April 17, 2025","format":false,"excerpt":"Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Desak KPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penguasaan Lahan Tanah Bekas Hutan Cadangan Silangit Desa Pohan Tonga . GBNNews.net,Taput Melalui Ganda Tampubolon ketum PPPN dan mewakili kuasa warga masyarakat Pohan Tonga Jepri Lambas Sianipar mendesak penegak hukum satgas pemberantasan mafia tanah ,KPK dan Kejaksaan Agung\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/IMG_20250417_193944-scaled.jpg?fit=600%2C396&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":5947,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/03\/28\/maraknya-mafia-tanah-di-tapanuli-utaradiduga-oknum-pejabat-terlibat-didalamnya\/","url_meta":{"origin":9710,"position":2},"title":"Maraknya mafia Tanah di Tapanuli Utara,diduga oknum pejabat terlibat didalamnya","author":"Andre Tambunan","date":"March 28, 2024","format":false,"excerpt":"Maraknya mafia Tanah di Tapanuli Utara,diduga oknum pejabat terlibat didalamnya. GBNNews.net,Jakarta -- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) minta Presiden RI , Kepala Kejaksaan Agung RI ,Ketua KPK, Menkopolhukam,Menteri ATR dan BPN dan jajaran satgas berantas mafia tanah turun ke Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Brantas Mafia Tanah di Tapanuli\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240328_071330-scaled.jpg?fit=600%2C347&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":5819,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2024\/03\/19\/pppn-ri-desak-satgas-brantas-mafia-tanah-turun-tangan-ke-tapanuli-utara\/","url_meta":{"origin":9710,"position":3},"title":"PPPN RI DESAK SATGAS BRANTAS MAFIA TANAH TURUN TANGAN KE TAPANULI UTARA","author":"Andre Tambunan","date":"March 19, 2024","format":false,"excerpt":"PPPN RI DESAK SATGAS BRANTAS MAFIA TANAH TURUN TANGAN KE TAPANULI UTARA GBNNews.net,Tapanuli Utara,-- Ketum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon minta menteri ATR dan BPN,Kejaksaan Agung dan KPK turun ke Tapanuli Utara untuk Brantas Mafia Tanah , hal ini sesuai dengan UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 ' tentang\u2026","rel":"","context":"In "Korupsi"","block_context":{"text":"Korupsi","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/korupsi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240128_185113-scaled.jpg?fit=600%2C242&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240128_185113-scaled.jpg?fit=600%2C242&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG_20240128_185113-scaled.jpg?fit=600%2C242&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":13754,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/10\/18\/pppn-ri-minta-kpk-dan-penegak-hukum-turunusut-penguasaan-lahan-yang-ilegal\/","url_meta":{"origin":9710,"position":4},"title":"PPPN RI minta KPK dan penegak Hukum turun,usut penguasaan lahan yang ilegal","author":"Andre Tambunan","date":"October 18, 2025","format":false,"excerpt":"PPPN RI minta KPK dan penegak Hukum turun,usut penguasaan lahan yang ilegal. GBNNews.net,Jakarta-- Ketua Umum PPPN RI Ganda Tampubolon Laporkan Secara Resmi Penguasaan Lahan 161 ha mulai dari Presiden dan penegak hukum KPK,Kejaksaan Agung secara hierarki. Penguasaan lahan 161 ha oleh warga masyarakat tanpa alasan hak mampu memperjual belikan tanah\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251018-WA0071-450x600.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":11416,"url":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/2025\/03\/20\/sudah-terbukti-sertifikat-terlarang-polres-kabupaten-tapanuli-utara-belum-periksa-para-pelaku\/","url_meta":{"origin":9710,"position":5},"title":"SUDAH TERBUKTI SERTIFIKAT TERLARANG POLRES KABUPATEN TAPANULI UTARA BELUM PERIKSA PARA PELAKU","author":"Andre Tambunan","date":"March 20, 2025","format":false,"excerpt":"SUDAH TERBUKTI SERTIFIKAT TERLARANG POLRES KABUPATEN TAPANULI UTARA BELUM PERIKSA PARA PELAKU Taput,GBNNews.net Komitmen Presiden RI , KPK , Kejaksaan Agung ,Kapolri serta penegak hukum lainnya dalam pemberantasan mafia tanah belum ditindaklanjuti secara permanen oleh pihak kepolisian resort Tapanuli Utara. Pasalnya di Kabupaten Tapanuli Utara marak terbit sertifikat terlarang (\u2026","rel":"","context":"In "Hukum"","block_context":{"text":"Hukum","link":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/category\/hukum\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/gbnnews.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250320-WA0049-1.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9710"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9710\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9712,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9710\/revisions\/9712"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9711"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gbnnews.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}