PT. TOBA PULP LESTRI DITUTUP SIAPA PEMILIK TANAH HAK KONSESI 188.055 HA
PT. TOBA PULP LESTRI DITUTUP SIAPA PEMILIK TANAH HAK KONSESI 188.055 HA.
Jakarta,GBNnews.net — Ketum PPPN Ganda Tampubolon desak Presiden RI,Menteri ATR dan BPN , Kejagung, KPK memberantas mafia tanah di Tapanuli Utara Pasalnya Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan No! 579 /Menhut-II/2014 mengenai aturan petunjuk kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014
Pada tahun 2022 Bupati Tapanuli Utara menerbitkan surat Perlindungan Hukum masyarakat adat atas tanah puluhan ribu hektare di Kabupaten Tapanuli Utara namun tidak jelas siapa pemilik tanah tersebut’ kata Ganda Tampubolon dalam siaran Persnya (Senin 3 Agustus 2026).Hak konsesi PT. Toba Pulp Lestari seluas 188 .055 ha tersebar di 8 Kabupaten /Kota.
Dari luas 188.055 ha ada 2 Sektor yang Overlapping yaitu sektor tele dan sektor Sarulla sehingga HPH PT. Toba Pulp Lestari seluas 167 ribu ha tersebar di 8 Kabupaten Kota ,sedangkan yang produktif di Tapanuli Utara seluas 16.000 ha yaitu di Parmonangan dan Aek Raja. Dari luas HPH PT. Toba Pulp Lestari 167.000 ha yang produktif adalah 50.000 ha, sehingga keberadaan HPH 138.055 Ha yang tersebar di 8 Kabupaten /Kota dipertanyakan status dan kepemilikannya.
Akibat HPH PT. Toba Pulp Lestari yang produktf hanya 50.000 ha mengakibatkan menyewa tanah masyarakat selanjutnya diberikan bibit Eucalyptus dan pupuk setelah panen akan di tampung PT. Toba Pulp Lestari ‘ungkap Ganda Tampubolon. Menurut informasi yang beredar sebagian dari tanah HPH PT. Toba Pulp Lestari beralih pungsi menjadi hak hak pribadi oknum pejabat pejabat dan desakan tutup PT. Toba Pulp Lestari diduga politik untuk mengambil tanah hak konsesi PT. TPL, saat ini PT. Toba Pulp Lestari ditutup dimana HPH nya seluas 188.055 ha tegas Ganda Tampubolon. PT. Toba Pulp Lestari memiliki karyawan 10 . 000 orang dan 10 ribu Kepala Keluarga (KK) kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang tanami Eucalyptus merugi tidak dapat lagi menjual hasil panen Eucalyptus” Kata Ganda Tampubolon . Dengan diterbitkan Perlindungan Hukum Adat Masyarakat tanah tanah yang ada di Tapanuli Utara menjadi tidak jelas statusnya dan bahkan menjadi bancakan oknum oknum tertentu. Atas dasar hal tersebut Ganda Tampubolon mendesak Presiden, Menteri ATR dan BPN, Menhut dan APH pertegas HPH PT. Toba Pulp Lestari 188.055 ha dan status kepemilikan tanah perlindungan Hukum adat kembalikan kemasyarakat secara transparan, jangan pura pura dikembalikan ke masyarakat akan tetapi menjadi milik pejabat dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang karena sarana yang ada padanya dan kekuasaan” tegas Ganda Tampubolon.
Komitmen Presiden dalam pembrantasan mafia tanah harus di tingkatkan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten yang paling rawan mafia tanah karena Tapanuli Utara tidak ada petani Sawit dan Karet sehingga peralihan tanah hutan menjadi hak milik oknum oknum dan berbeda dengan daerah lain peralihan hutan menjadi kebun karet dan sawit , sikat mafia tanah di Tapanuli Utara, tegas Ganda Tampubolon**TIM**
