KAPOLDA KEPRI IKUTI ZOOM MEETING PENGENDALIAN INFLASI DAN PENANDATANGANAN MOU PENGAWASAN PERIZINAN DAERAH
KAPOLDA KEPRI IKUTI ZOOM MEETING PENGENDALIAN INFLASI DAN PENANDATANGANAN MOU PENGAWASAN PERIZINAN DAERAH
GBNnews.net — Batam Kapolda Kepri, Brigjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polda Kepri menghadiri kegiatan Zoom Meeting. Dalam upaya memperkuat pengawasan perizinan dan pengendalian inflasi di daerah, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., bersama sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., serta Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen. Pol. Setyo Budiyanto, Ketua Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Bapak. Aries Marsudiyanto, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah. Penandatanganan ini berlangsung dalam pertemuan virtual (Zoom). Pada Selasa (4/2/2025)
“Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., menekankan dalam arahannya bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang. Untuk pengawasan perizinan daerah, yang diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” Jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D.
Dalam rangka memperkuat pengawasan tersebut, pemerintah turut mengesahkan pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BAPPISUS). Badan baru ini memiliki peran strategis untuk mengawasi proses perizinan, memastikan keterbukaan informasi publik, serta memitigasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat investasi dan pelayanan publik di daerah.
Sementara itu, Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., menyatakan bahwa pengawasan perizinan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adannya kolaborasi antarinstansi dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan efisien, Ujar Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M.
“Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan komitmen Polri dalam menjamin keamanan bagi investor dan masyarakat, serta mengawasi proses perizinan agar berjalan sesuai prosedur yang bersih dan transparan. Guna menginstruksikan agar implementasi nota kesepahaman ini dapat diterapkan hingga tingkat kota dan kabupaten untuk memastikan efektivitas pengawasan,” Tutur Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti , ST, M.Si, M.Eng, PhD., turut melaporkan perkembangan inflasi di Indonesia, yang mengalami kenaikan signifikan pada beberapa daerah pada bulan Januari 2025. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sektor perawatan pribadi, perubahan harga bahan bakar minyak, dan kondisi curah hujan yang memengaruhi pasokan komoditas. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk memantau dan mengatasi inflasi dengan kebijakan yang terukur, Ucap Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti , ST, M.Si, M.Eng, PhD.
“Polda Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui implementasi nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Polri, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BAPPISUS). Kapolda Kepri, Brigjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan mencegah praktik pungutan liar (pungli), salah satunya melalui pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan memberikan kemudahan serta mempercepat proses perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha. Polda Kepri berkomitmen untuk terus mendukung layanan terintegrasi di MPP guna memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perizinan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sistem pelayanan yang semakin terbuka dan mudah diakses, Batam semakin menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Ungkap Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.
Salam Presisi
Bidang Humas Polda Kepri
Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri
(Darwis)
